Malaysia memiliki Hutang Rp.300 triliun kepada rakyat Minangkabau

Negeri Sumatera Barat buncah terkait berita hutang emas Malaysia kepada Kerajaan Pagaruyung tahun 1955. Berita ini dilambungkan media Kontan dan Harian Singgalang pada tahun 2012 lalu. Dalam perita itu, sumber beritanya adalah E. Suharto, yang rada misterius. Bahkan, pewaris tahta kerajaan Pagaruyung, Puti Reno Raudha Thaib mengaku tidak mengenal E. Soeharto. 

Dalam berita yang dilansir itu, hutang emas Malaysia kepada kerajaan Pagaruyung sebagai modal merdekanya negeri jiran tersebut. Emas itu dijadikan jaminan oleh Malaysia agar mata uang ringgitnya diakui dunia. "Emas pinjaman Malaysia itu jumlahnya 12 metrik ton tersimpan di Bank Swiss, dipinjamkan oleh Presiden Soekarno

Read more »

Manajemen Membahagiakan Perut Rakyat

Sebuah laporan dari World Bank memuat data yang sangat mengejutkan. Yaitu 36% anak Indonesia dibawah usia 5 tahun mengalami pertumbuhan - “stunted growth”, alias tinggi badan-nya dibawah standar rata-rata, alias kate atau kerdil. Angka ini lebih tinggi dibanding Vietnam (23,3%) dan Filipina (32%). Menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lebih miskin seperti Myanmar (35%), Kamboja (40,9%) dan Laos (44%).

Celakanya, Indonesia juga punya statistik yang mengejutkan, yaitu anak-anak yang terlampau gemuk tercatat 12,2%. Dan ini sangat tinggi, apabila dibandingkan Malaysia yang hanya 6%. Laporan ini juga mengutip bahwa pada tahun 2002, bayi di Indonesia yang menyusui ASI hingga 6 bulan ada 40%. Tahun 2010 angka tersebut hanya tinggal 15%.

Teman saya yang kebetulan adalah dokter, merasa sangat gusar dengan laporan ini, karena artinya anak-anak Indonesia mengalami masalah gizi berbarengan di dua sisi sekaligus. Disisi yang satu dapat dikatakan anak-anak kita terancam pertumbuhan-nya karena kekurangan gizi. Anak-anak Indonesia yang tinggi badan-nya di bawah standar, akan menimbulkan sejumlah masalah yang kompleks. Bayangkan kita menjadi bangsa yang kerdil alias kate. Sehingga mempengaruhi kemampuan kita dalam memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dan akan sangat sulit misalnya mendapatkan bakat untuk para atlit dimasa-masa mendatang.

Sebaliknya anak-anak kita yang sudah terlalu gemuk semenjak kecil, akan memiliki resiko, yang lebih tinggi terhadap penyakit-penyakit seperti diabetes dan jantung. Sehingga usia mereka cenderung lebih pendek. Mereka juga bakal mendapat sejumlah masalah emosional lain-nya yang cenderung menjadi masalah sosial yang lebih kompleks. Anda mungkin bingung kenapa Indonesia bisa terkena masalah ini dua-duanya sekaligus. Rasanya rada aneh.

Analisanya sangat mudah, namun jarang ada yang memperhatikan. Jumlah penduduk Indonesia konon sudah melebihi 220 juta orang. Lebih dari separuhnya belum berusia 30 tahun. Malah menurut perkiraan ada lebih dari 50 juta pemilih baru dalam pemilu 2014 mendatang. Ini data yang mengerikan, artinya kita punya rakyat dengan usia produktif yang sangat tinggi. Mereka membutuhkan lapangan kerja, perumahan dan layanan sosial lainnya yang sangat banyak. Kenyataan ini menjadi lebih runyam, karena menurut World Bank atau Bank Dunia, Indonesia setelah tahun 2014 punya potensi memiliki masayarakat kelas menengah yang bisa mendekati 150 juta orang. Bandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN, yang sangat jauh dari 50 juta orang kelas menengah. Baik Filipina, Malaysia, Vietnam dan Thailand, semuanya tidak memiliki kemampuan yang sama.

150 juta kelas menengah Indonesia ini, memiliki aspirasi dan kemampuan membeli (purchasing power) yang sangat luar biasa. Namun jangan lupa kita juga memiliki 100 juta masyarakat pedesaan yang kemungkinan tingkat sosial dan kesejahteraan-nya semakin jauh bisa dibanding dengan yang 150 juta kelas menengah ini. Nampaknya jurang sosial yang semakin lebar inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki masalah gizi rendah dan gizi berlebih sekaligus. Runyam bukan ?

Banyak kritik yang dilontarkan kepada pemerintah bahwa sudah 10 tahun lebih lamanya ekonomi Indonesia berjalan dengan ‘auto pilot’ - dimana pemerintah tidak berdaya melakukan kebijakan yang berimbas besar kepada ekonomi Indonesia. Akibatnya sebagian rakyat menjadi rakyat kelas menengah karena upaya mereka sendiri. Sedangkan masyarakat pedesaan yang seharusnya ditolong pemerintah untuk diberdayakan dan dimaksimalkan kesejahteraan-nya terbukti dan terlihat terlantar. Sehingga Indonesia memiliki masalah runyam ini.

Bukti lain yang sangat terlihat jelas, adalah dalam 18 bulan terakhir ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan dibidang pangan yang sangat populis, karena maklum sudah menjalang pemilu 2014, dan saatnya Pemerintah terlihat memiliki citra untuk membela ‘wong cilik’ dan petani. Kebijakan itu terutama dibidang impor dan pengadaan bahan pangan. Namun apa yang terjadi ? Situasi menjadi kisruh dan runyam. Berturut-turut dan berulang kali kita diterpa krisis pangan. Mulai dari krisis bawang putih, krisis jengkol dan pete, krisis daging hingga krisis cabe dan bawang merah. Dalam beberapa bulan terakhir ini pangan juga memberati tingkat inflasi. Sehingga laju ekonomi Indonesia terguncang dan tersendat-sendat.

Keberpihakan kita jelas adalah 100% bagi petani Indonesia. Ini mutlak dan tidak bisa ditawar. Kita harus membela kepentingan Nasional. Tetapi kebijakan yang diterapkan semestinya memiliki kearifan yang menyeluruh dari perencanaan, hingga pelaksanaan. Bila tidak maka kebijakan yang semestinya membela petani hanya akan menjadi macan kertas saja. Terlihat apik, namun sangat sulit dilaksanakan. Ambil contoh masalah daging sapi. Pemerintah ingin memajukan peternakan sapi dan mensejahterakan perternak dalam negeri. Maka impor daging sapi dibatasi. Terlihat diatas kertas sangat baik. Dan sangat bijak. Namun pembatasan impor daging sapi tersebut sama dengan masalah gizi diawal artikel ini, disama ratakan kebijakan-nya. Padahal industri pariwisata dan industri cafe - restoran kita sedang tumbuh sangat luar biasa. Akibatnya daging impor untuk industri ini melonjak hingga 400 ribu rupiah perkg. Pengusaha menjerit ! Karena harga yang sedemikian tinggi, laba di daging impor juga menjadi menggiurkan. Perijinan impor daging menjadi lahan bisnis tersendiri. Maka meledak-lah kasus korupsi perijinan kouta impor daging dapi. Akhirnya pemerintah sadar juga, maka impor sapi khusus untuk hotel dan resto yang disebut dengan “prime cut beef” dibebaskan dari kouta, namun harus diimpor lewat pelabuhan udara. Yang tentunya akan membuat harga tetap mahal. Sebuah kebijakan yang kelihatan sekali diberlakukan dengan setengah hati.

Sementara situasi daging sapi dipasar domestik tetap ruwet dan runyam. Harga tetap tinggi dan tidak terjangkau. Maka presiden membuat instruksi agar dilakukan impor sapi darurat. Agar tidak terjadi permainan, maka diperintahkan Bulog sebagai pelaksana-nya. Tetap saja runyam, karena instansi terkait baru menggelontorkan ijin, akhir Juni lalu. Karena bulan puasa sudah semakin dekat, terpaksa Bulog mendatangkan daging sapi dengan pesawat terbang. Disamping harganya tetap mahal, jumlah yang bisa diimpor juga terbatas. Situasi belum berubah banyak, harga daging sapi tetap mahal. Masalah bertambah ketika, penjual dipasar menolah menjual daging impor Bulog, karena yang diimpor adalah daging beku. Konsumen hanya mau membeli daging segar.

Situasi runyam, ruwet ini akhirnya membuat pemerintah panik, dan hari ini di koran, diumumkan bahwa kouta daging impor akan dihapus. Contoh diatas menunjukan kebijakan pangan kita yang tambah sulam. Kalau bocor baru ditambal. Masalah pangan nasional sangat ruwet, karena dimulai dari keberpihakan kita terhadap petani Indonesia, hingga kedaulatan dan ketahanan pangan. Namun bagi konsumen persepsinya jauh berbeda, yaitu bagaimana mendapatkan pangan dalam jumlah yang cukup namun harganya sangat ekonomis.

Seorang pejabat yang sangat jujur, mengatakan kepada saya, bahwa salah satu masalahnya, adalah gengsi bangsa. Masa Indonesia, sebuah negara tropis yang sangat subur di Khatulistiwa sangat bergantung pada impor pangan. Secara matematik impor pangan kita sebenarnya sangat kecil. Misalnya saja impor hortikultura hanya sekitar 8% dari total konsumsi nasional. Tetapi lagi-lagi seperti awal dari tulisan ini, yang kita lihat hanya sisi bagus Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang bagus. Lonjakan kelas menengah yang fantastis. Ibarat kita berpakaian, diatas kita pinggang kita berpakaian utuh, dibawah pinggang kita telanjang. Demikian juga yang terjadi impor pangan terlihat sangat ‘high visibility’ kalau kita melihatnya di supermarket dan pusat belanja di mall yang dipenuhi dengan resto dan cafe mewah. Ketika kita menyatukan dua pasar yang berbeda - antara pasar kelas menengah yang bakal 150 juta itu dan pasar pedesaan yang hampir sama jumlahnya, maka penglihatan kita menjadi tidak lagi jelas. Warna menjadi sangat abu-abu.

Seorang pengusaha wanita yang marah pada semua keadaan ini membuat analogi yang sangat menarik. Kata beliau, kalau pemerintah mau melakukan kebijakan yang populis, maka hal yang sama harus diberlakukan disemua bidang, jangan hanya pangan. Misalnya, merek-merek baju yang sangat terkenal diseluruh dunia harus juga diberlakukan kouta dan dibatasi. Masyarakat harus diwajibkan berpakaian lurik dan batik. Mobil-mobil mewah juga harus dibatasi dan diberlakukan kouta. Masyatakat harus diwajibkan hanya membeli mobil Kijang saja. Begitu omelan sang Ibu pengusaha.

Andaikata kita mau merenung dan berpikir arif, ucapan sang Ibu banyak benarnya juga. Batik dan mobil Kijang, tidak pernah terancam dengan impor baju mewah dan impor mobil mewah. Kenapa bisa begitu ? Sederhana jawaban-nya ! Batik dan mobil Kijang tampil sangat menawan, dibeli dan dipakai oleh masyarakat, semata-mata karena dua hal. Pertama produknya makin modis dan kualitasnya semakin baik. Kedua baik batik dan mobil Kijang dipromosikan dengan pemasaran yang baik. Barangkali ini adalah kearifan yang tidak bisa terbantahkan.

Jadi kita bisa belajar dari dua kearifan diatas. Pangan produksi Indonesia, apakah itu daging, buah dan sayur, kalau ingin sukses seperti Batik dan mobil Kijang, harus menempuh jalan yang sama bahwa produknya mesti berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Sederhana sebenarnya. Dan harus pula dipromosikan dengan strategi pemasaran yang baik.

Kalau pemerintah tidak membatasi orang untuk berpakaian mewah dan memiliki mobil mewah, rasanya janggal kalau pemerintah membatasi orang untuk makan buah impor dan makan daging impor. Kecintaan konsumen Indonesia terhadap buah dan daging Nusantara, harusnya sama seperti batik, yaitu kita mencintai-nya karena pilihan semata. Bukan karena terpaksa gara-gara tidak ada pilihan lain. Semua peraturan pemerintah yang mempersulit impor pangan dan membuat bahan pangan impor menjadi sangat mahal adalah tindakan tidak adil terhadap kelas menengah Indonesia. Jangan mentang-mentang mereka sanggup membayar, biar saja mereka membayar dengan mahal. Hal ini akan menjadi pemiskinan terhadap kelas menengah.

Secara pribadi saya berharap, pemerintah punya kebijakan pangan yang jangan asal tembak dan asal tambal sulam. Pekerjaan rumah kita sangat banyak. Seharusnya pemerintah punya visi tahun 2020, dimana kedaulatan pangan dan ketahanan pangan kita bertahta dengan pemberdayaan petani dan semangat entrepener petani generasi baru. Saya melihat tantangan visi tahun 2020 akan sangat berat, bukan saja kita harus mampu menyediakan ketersedian pangan yang cukup dan harganya sangat ekonomis, tetapi bagaimana lewat pangan kita bisa mensejahterakan rakyat dengan pangan berkualitas tinggi. Bagaimana kita bisa membuat rakyat sehat lewat pangan. Tidak akan ada lagi gagal nutrisi baik kekurangan gizi dan kelebihan gizi.

Ini praktek manajemen yang sangat ruwet dan sulit. Teman saya menyebutnya sebagai manajemen untuk membahagiakan perut rakyat. Dan seperti praktek manajemen lain-nya, diperlukan tujuan dan visi. Kemampuan merencanakan yang sangat akurat. Pelaksaan yang efektif. Serta pengawasan yang arif. Saya berharap presiden baru kita mendatang akan arif untuk mewujudkan-nya.

Read more »

Bom Helium, Kedok Amerika Dibalik Tragedi Tsunami Aceh Terbongkar

Bom Helium, Kedok Amerika Dibalik Tragedi Tsunami Aceh Terbongkar

Mungkin ini berita lama tapi saya tertarik untuk mengulasnya lagi mengingat banyaknya kerusuhan yang melanda negera2 islam di dunia. Misteri rahasia tsunami di Aceh.

Dulu Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), DR Eggi Sudjana SH Msi mensinyalir, bahwa bencana yang menimpa NAD dan sekitarnya bukanlah gempa dan gelombang tsunami yang sesungguhnya. Akan tetapi sebuah gelombang bom termonuklir yang sengaja diledakkan di bawah laut.

Pendapat Eggi tersebut dikemukakan kepada Wawasan, usai dialog menyoal seratus hari pemerintahan SBY, di kantor pengacara Taufik SH di Solo. “Melalui pendapat dan analisa yang dikemukakan pakar nuklir independen asal Australia Joe Vialls, saya sepakat, bahwa ada indikasi kuat Amerika dengan dua kapal perangnya satu diantaranya bernama USS Abraham Lincoln, berada di balik tragedi itu,” katanya.

Menurut Eggi, sebelum terjadi bencana itu, Amerika telah mengeluarkan travel warning kepada warganya agar tidak berkunjung ke Indonesia. Sementara masuknya kapal induk asing, cukup mengundang pertanyaan, kenapa diperbolehkan oleh pemerintah kita. Dengan kata lain, Jakarta tahu benar akan keberadaan kapal asing di perairan kita.

“Ada temuan kejanggalan lagi, CNN selama ini memberitakan bahwa pusat gempa terjadi di dekat pulau We. Sementara yang terjadi sesungguhnya di dekat pulau Nias dengan kekuatan gempa hanya 5,4 skala richter. Namun yang terjadi adalah sebuah gelombang susulan dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Ironisnya, perusahaan AS Exxon yang ada di sana, luput dari bencana itu. Sehingga ada dugaan keras, ada senjata pemusnah massal yang diarahkan ke sana,” paparnya.

Usai kejadian itu, lanjut dia, tentara AS di kapal induk USS Abraham Lincoln yang jumlahnya 15.600 personil langsung diterjunkan. Sementara Kopassus dan Pasukan Reaksi Cepat (PRC), yang fungsinya sebagai penanggulangan bencana sama sekali tak diturunkan. Sementara India, Srilanka dan Thailand menolak kehadiran tentara asing itu. Televisi Al Jazeera pernah menyiarkan, bahwa bencana di Aceh bukanlah akibat gelombang tsunami. Akan tetapi sebuah bom helium yang bersifat halus namun mematikan.

“Kami menduga India memang sudah tahu akan adanya bencana itu. Karena negara itu justru punya pencatat gempa, yang bisa membedakan mana gempa sungguhan dan mana gempa buatan. Di India di Tamil Nadu, merupakan pusat nuklir. Sehingga sudah terdeteksi dulu.”

Menurut Eggi, Joe Vialls tahu benar senjata termonuklir yang diledakkan di bawah laut akan menimbulkan gelombang dahsyat. Sementara jika tsunami, ketinggian gelombang maksimal, tidak akan mencapai seperti yang terjadi di Aceh. “Sejarah juga mencatat, selamanya tsunami tidak berdampak membakar korbannya, karena air. Namun sempat ditemukan tiga orang anak nelayan Aceh yang terbakar dengan tubuh penuh oli.”

Disinggung rencana besar apa di balik itu, Eggi mengatakan, AS ingin menjadikan pangkalan militernya di Aceh. Hal itu dikuatkan dengan ditolaknya percepatan militer itu untuk segera mengakhiri bantuannya di sana. Aceh juga akan dijadikan jaringan pasar bebas perdagangan AS. “Dalam kontek ini, SBY lemah, intelijen kita juga lemah. Apalagi TNI,” jelasnya.

Nah gimana menurut teman2 apa tsunami aceh itu mutlak bencana alam atau memang ada Negara adikuasa yang merancang semuannya.

Seperti keadaan sekarang, beberapa negara Islam di timur tengah bisa mendadak kacau secara bersamaan. apakah mungkin rakyat ingin demokrasi ataukah ada Negara adi kuasa yang mengatur semuanya..

Read more »

Caleg Bermasalah Harus Ditolak

Calon legislatif (caleg) bermasalah harus ditolak. Sebab, caleg yang bermasalah berpotensi membuat parlemen tak berkualitas.

Walaupun aturan pencalonan tidak secara spesifik mengatur kandidat yang sedang bermasalah dengan kasus hukum, namun UU Pemilu 8/2012 menyebut, warga negara tak bisa dicalonkan hanya jika tengah menjalani masa hukuman atau dijatuhi pidana dalam kasus dengan ancaman hukuman sedikitnya lima tahun penjara.

Pasal 4 UU tersebut menyatakan: calon haruslah "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

memang sudah ada dalam UU akan tetapi seharusnya wakil rakyat yang menduduki senayan haruslah benar-benar berkualitas agar menghasilkan keputusan bahkan produk hukum yang benar-benar berkualitas. Bukan hanya berdasarkan memiliki materi yang banyak akan tetapi tidak memiliki kemampuan bahkan bermasalah bisa mewakili rakyat pada 2014 nanti.

contoh seorang menteri yang juga mencalonkan diri sebagai caleg dari dapilnya “Hal ini memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatannya atas nama kementerian yang dipimpinnya, serta memasang baliho-baliho yang bergambar dirinya. Kami menilai tidak cocok mewakili rakyat di Senayan nanti,

Selain itu, Pada dapil2 tertentu  tercantum nama caleg yang merupakan mantan petinggi sebuah BUMN. “Dia mantan dirut di BUMN tersebut yang terindikasi sebagai tersangka bahkan statusnya sudah P 21,” 

bagaimana mau memimpin dan mewakili aspirasi rakyatnya,sudah mempercayakan kepadanya???

semua Caleg berlomba menarik simpati rakyat dgn cara apapun bahkan dgn money politik yg bermacam macam,

mereka ingin duduk diparlemen ada "kacang di balik Rempeyek"dgn menggelontorkan dana yg M _ M an loh,berharap bisa lolos dan duduk menjadi wakil rakyat,

Nah bagaimana cara mengembalikan uang nya ketika dulu dia nyaleg????

inilah akar rumput permasalahan yg tak berujung usai,semua sudah rakyat percaya diwakilkan oleh mereka,dan anggota DPR"oknum tdk bertanggung jawab" benar sudah menjalankan nya,yaitu mewakili Rakyat,contoh nya

1.rakyat mau naik dan punya mobil mewah,sudah di wakili oeleh mereka

2.rakyat mau makan enak sudah di wakili oleh mereka

3.rakyat mau kaya dan tidur nyanyak sudah diwakili mereka juga

4.sampai rakyatnya mau kawin aja diwakili tuh sama mereka # kasian rakyat (khususnya anak muda) hehehehe

coba kita harus berhati2 dalam memilih dan dengan perwakilan kita di parlemen,karena mereka adalah gerbang terjadinya kabaikan atau sebaliknya 

silahkan mas bro cermati 

Read more »

Indonesia Krisis Pemimpin Berkarakter

Indonesia kini memerlukan pemimpin yang berkarakter, pasalnya negeri ini kini berada di peringkat terbawah berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang diluncurkan oleh Transparency International (TI).

Indonesia berada di urutan 118 dari 176 negara dengan skor indeks 32, dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan bawah. Posisi Indonesia bahkan di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina.

"Ini menunjukan karakter seperti apa yang sedang kini sedang melanda bangsa Indonesia, apakah memang seperti ini yang kita tuju? Saat ini seolah-olah bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya,"

 "Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Bangsa"harus di tingkatkan lagi,

untuk mencari pemimpin yang berkarakter memanglah sulit, sebab karakter cenderung abstrak. Meski demikian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang harus pasti ada disetiap pemimpin yakni perilaku berkebangsaan berdasarkan 4 pilar.

"Jika manusia mampu berfikir dan berekspresi sesuai dengan hati nya, bisa dipastikan akan muncul perilaku yang sesuai pula dengan hatinya, kemudian muncul kebiasaaan dan akhirnya akan menjadi karakter yang berhati mulia"

juga menyoroti maraknya penggunaan produk asing,penggunaan produk asing sama saja menunjukan bahwa negara ini telah kehilangan jati diri.

"Hampir semua produk yang kita gunakan adalah produk asing, maka dibutuhkan karakter yang kuat untuk mampu merubah keadaan ini,

Read more »

Kemiskinan Dalam Pemenangan Politik

Kemiskinan kerapkali menjadi primadona topik pembicaraan baik dalam diskusi atau pun seminar yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Topik kemiskinan selalu hangat menjadi perbincangan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentum pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pun ikut mendongkrak “popularitas” kemiskinan. Tak sedikit dari mereka baik tokoh politik maupun partai politik yang menjadikan isu kemiskinan sebagai komoditas kampanye menjaring suara pemilih guna meraup simpati rakyat. Berbagai cara digunakan oleh kontestan untuk meraup simpati masyarakat dengan berbekal kemiskinan. Dari menguraikan air mata, memakan nasi aking, berderma dengan pamrih, beriklan ratusan milyar, mengkritik pemerintahan yang sedang menjalankan amanah, menyerang kandidat lain, merusak pohon (dengan memaku poster dan baliho kandidat), memberikan janji program penghapusan kemiskinan, sampai dengan melakukan berbagai cara agar dapat “menumpang” program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan untuk bisa memanfaatkannya bagi kepentingan pemenangan pemilu.

Perilaku kandidat legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang menggunakan isu kemiskinan telah sedikit banyak membentuk opini masyarakat bahwa kita ini adalah bangsa yang miskin dan terjadi pemiskinan yang parah. Pemerintah seakan-akan tampak bodoh, tidak berbuat apa-apa. Hampir seluruh media, baik media cetak maupun media elektronik telah mencitrakan para kandidat ini adalah seakan-akan pahlawan  yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menghapus kemiskinan.

Dalam menyikapi ini semua, sebagian besar masyarakat awam haruslah pandai-pandai menyaring berbagai informasi yang diterima. Memang sangat disayangkan bahwa isu kemiskinan digunakan oleh para kandidat legislatif dan Presiden serta wakil Presiden sebagai ‘senjata’ politik untuk meraih kepentingan atau kemenangan politik. Ini menunjukkan bahwa kadar kenegarawanan (statemanship) dari para kandidat demikian rendah. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak mungkin para kandidat ini akan menggunakan isu kemiskinan ini untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya. Bila kadar kenegarawannya para kandidat ini cukup tinggi, mereka akan mampu mengeyampingkan segala urusan dan kepentingan politik mereka dan golongannya dan memandang isu kemiskinan ini adalah suatu persoalan bangsa yang harus dibahas bersama tanpa melihat warna politik dan latar belakang ideologinya. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak akan ‘tega’ mereka menjual isu kemiskinan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan apa-apa yang nyata dari mereka. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, maka mereka akan mengajak lawan-lawan politiknya untuk bekerja bersama menangani persoalan kemiskinan ini.

Hal ini telah dilakukan dan ditunjukkan dengan baik oleh Barack Hussein Obama, Presiden Amerika Serikat periode 2009 – 2014, pada saat berjuang untuk memenangkan kursi kepresidennya. Mengapa di Indonesia yang katanya Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sikap dan kadar kenegarawan para elit-elit politik sangat rendah? Bisakah mereka bertemu dengan lawan politiknya bahkan mengajak untuk membangun bangsa dan melupakan persaingan atau kompetisi pada saat berjuang meraih kemenangan politik?

Oleh karena itu, jangan disalahkan bilamana masyarakat semakin muak dan bosan dengan perilaku para kandidat dan elit-elit politik saat ini. Isu kemiskinan tidak dilihat lagi secara obyektif tapi sebaiknya isu kemiskinan dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Dan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para kandidat tersebut.

Bagaimana menyikapi hal ini, pada hemat saya, sudah waktunya para elit yang sedang dan akan bertarung dalam meraih kemenangan dalam pemilu untuk bicara lebih jelas, konkrit dan memberikan solusi-solusi nyata serta realistis mengenai penghapusan kemiskinan dan tidak terjebak pada memberikan janji-janji kosong, menggunakan isu kemiskinan menjadi bagian dari politik pencitraan atau pelisptikan kemiskinan. Juga tidak terjebak pada perilaku yang sifatnya ‘show of force”, atau ‘menunjukkan dirinya jauh lebih bisa mampu dan handal dalam menghapuskan kemiskinan. Masyarakat sangat paham bahwa penghapusan kemiskinan merupakan tugas dan kerja bersama. Tidak ada satu orangpun yang dapat memproklamirkan bahwa dirinya atau kelompoknya saja yang paling hebat dalam upaya menghapus kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah milik rakyat karena rakyatlah yang bekerja paling keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sangatlah jelas bagi masyarakat, bahwa para kandidat yang menggunakan isu kemiskinan untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya dan juga menyerang pemerintahan yang sah adalah kandidat yang kadar kenegarawannya rendah dan diragukan kemampuan dan keteguhannya dalam menghapus kemiskinan. Bilamana menang, belum tentu isu kemiskinan akan menjadi prioritasnya lagi. Sejarah telah banyak membuktikan untuk hal ini. Terpulang kepada masyarakat apakah masyarakat akan memilih kandidat yang kadar kenegarawannya tinggi atau rendah.

Secara faktual, tahun 2009 memang menjadi tahun yang penuh tantangan dan harapan bagi pemerintah khususnya dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan. Sebagai tahun “politik” dan adanya dampak krisis keuangan global maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Di tahun ini pula, ujung pelaksanaan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009.

Oleh karena itu, pemeritah kembali memberikan prioritas lebih bagi pengurangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Dalam RKP 2009 pemerintah tetap akan menekankan penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tema RKP 2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan dengan 3 prioritas yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas, dan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009, sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan pada rentang 12 – 14 % yang berarti lebih rendah dari capaian tahun 2008 sebesar 15,42 %. Adanya target tersebut membuat banyak kalangan dan pemberitaan media massa yang pesimis bahwa angka tersebut akan tercapai. Bahkan mereka memprediksi angka kemiskinan di tahun 2009 ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, perasaan optimis dapat mengurangi kemiskinan selayaknya kita tanamkan dalam diri setiap insan di negeri ini. Sebagaimana, rasa optimistis yang dimiliki pemerintah untuk bisa mencapai target ini melalui pelaksanaan program-programnya.

Rasa optimisme tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam evaluasi awal terhadap perkembangan penanggulangan kemiskinan Tahun 2009 pada bulan Februari lalu. Evaluasi tersebut menggunakan capaian pada tahun 2008 sebagai dasar perhitungan (baseline) dengan jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2008 tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%). Dengan pertimbangan perkembangan dampak krisis keuangan global di Indonesia, maka Pemerintah mengusulkan pada DPR untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 yang semula direncanakan sebesar 6% menjadi 4 – 5 %, dengan target inflasi sebesar 6,0%. Perubahan target pertumbuhan ekonomi tersebut membuat proyeksi angka kemiskinan berdasarkan prakiraan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,99 juta jiwa (13,23%).

Akan tetapi jika inflasi melewati angka 9% dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,5 %, maka jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 14,87% atau sekitar 33,71 juta jiwa. Angka tersebut tentunya tetap lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2008. Rasa optimisme turunnya angka kemiskinan tetap terjaga karena adanya intevensi langsung dari pemerintah yang memberikan bantuan tunai masyarakat tanpa lewat birokrasi. Pemerintah juga telah merencanakan berbagai percepatan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster. Pemerintah juga menetapkan program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat di Klaster 2 dan 3 sebagai bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja termasuk menampung PHK.

Demikian juga dengan program-program pemerintah yang tercakup dalam klaster pertama yaitu Raskin, PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, akan sangat berperan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan jika dapat dilaksanakan secara efektif sejak triwulan pertama tahun 2009.

Untuk program PNPM Mandiri diperkirakan dapat menyalurkan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11,01 trilyun pada tahun 2009. Dengan jumlah tersebut makan diharapakan jumlah penerima manfaat langsung akan mencapai 8 - 9 juta orang dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 – 4 juta orang. PNPM Mandiri secara tidak langsung juga akan memberikan manfaat kepada lebih dari 33 juta masyarakat. PNPM Mandiri sendiri telah dinyatakan oleh berbagai Lembaga Internasional sebagai program pemberdayaan masyarakat (community driven development program/CDD) yang terbesar di dunia dalam cakupan dan yang paling lengkap. Dengan jumlah peserta aktif dalam program-program yang berada dalam wadah PNPM Mandiri, yaitu PNPM-Perdesaan yang dulu namanya Program Pengembangan kecamatan (PPK) dimulai tahun 1998, PNPM-Perkotaan yang dulunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai sejak tahun 1999, dan program-program lainnya, maka peserta aktif sampai dengan bulan Oktober 2008 tercatat sekitar 41, 3 juta jiwa. Dan peserta tidak langsung adalah sekitar 24 juta jiwa. Tersebar di hampir semua desa terutam desa-desa miskin dan tertinggal di Indonesia.

Oleh karena itu, telah sekitar banyak perwakilan dari 33 negara yang dikirim untuk mempelajari PNPM Mandiri ini baik secara keseluruhan maupun pada program-program yang berada dalam PNPM Mandiri. Justru media massa luar negeri lebih gencar dalam mengapresiasi keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, misalnya PNPM Mandiri, PKH, BLT, BOS dan Jamkesmas (hanya 3 negara yang memberikan Jamkesmas bagi masyarakat miskin yang menanggung secara gratis operasi besar dan berat misalnya operasi jantung, ginjal, kanker, dan lain-lain dan Indonesia salah satunya).

Di sisi lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah menetapkan tambahan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun dengan target penyaluran kredit kumulatif sebesar Rp. 34 Trilyun sampai dengan tahun 2009. Besarnya dana penjaminan tersebut diprediksi akan menyerap sebanyak 4,5 juta tenaga kerja.

Di samping itu, peluang bagi mereka korban PHK untuk memperoleh bantuan usaha sangat besar. Pekerja korban PHK bisa diarahkan untuk menghubungi unit pelaksana program PNPM Mandiri seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan di desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan di perkotaan sehingga dapat mengajukan permohonan kredit usaha. Jika beragam upaya yang ada tersebut dapat terlaksana, maka target penanggulangan kemiskinan sebagai indikator pencapaian pemerintah tentunya dapat terpenuhi.

Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini tidak banyak direspon positif dan didukung oleh para elit-elit kandidat yang sedang berjuang untuk meraih suara rakyat dalam pemilu legislatif dan Presiden & Wakil Presiden. Sementara masyarakat, khususnya pemanfaat program-program ini sangat antusias memanfaatkan dan menjalankan program ini. Maka saat ini terjadi adanya kesenjangan aspirasi politik antara masyarakat dan wakil-wakil yang sesungguhnya harus menyuarakan aspirasi masyarakat miskin. Buktinya, masih banyak daerah-daerah yang DPRD-nya menolak untuk menyediakan dana daerah untuk program bersama untuk PNPM Mandiri. Bahkan ada yang secara eksplisit menolak untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri dengan tidak menyediakan dana partisipasi daerahnya dengan berbagai alasan, padahal masyarakatnya sangat antusias.

Penutup

Perdebatan mengenai isu kemiskinan yang dilakukan oleh para kandidat yang sedang berjuang dalam pemenangan Pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan wakil Presiden akan menunjukkan sampai sejauh mana kadar kenegarawan masing-masing kandidat tersebut. Bila tarafnya masih menggunakan dan memanfaatkan isu kemiskinan sebagai senjata untuk ‘pamer’ dan digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politiknya, maka pada hemat saya, ini menunjukkan kadar kenegarawannya masih rendah. Terpulang kepada kita semua dalam menentukan pilihan kepada kandidat yang betul-betul memperjuangan nasib rakyat banyak terutama rakyat miskin ke depan.

apalagi dengan wacana nya harga BBM naik semua mengatas namakan rakyat indonesia yg miskin dan kurang mampu,dan salah satu nya ada yg memanfaatkan BLSM menjadi sarana kendaraan politik untuk memenangkan pemilu 2014

Read more »

5 Bahan Pokok Yang Harganya Melambung masa Pemerintahan SBY

Di tahun-tahun terakhir masa jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menteri-menteri di kabinet Indonesia Bersatu jilid II mendapat cobaan yang cukup berat.Mungkin pikirannya sudh ke partai menghadapi pemilu 2014

Bukan hanya masalah korupsi yang semakin masif dan menyeret nama beberapa pejabat negara, SBY juga dihadapkan pada kerasnya teriakan masyarakat akibat harga sejumlah bahan pangan yang meroket tajam.

Anehnya, ini terjadi di negara agraris yang menurut ketua asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran, sangat kaya akan bahan pangan. "Di negara Agraris kok justru bahan pangan semua mahal, ada yang paling mahal di dunia bahkan,

Gejolak kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang terjadi berturut-turut di akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II menghantui rapor ekonomi pemerintah SBY. Reaksi SBY pun beragam menanggapi lonjakan harga sejumlah harga bahan pangan yang terjadi belakangan ini.

SBY pun sempat dibuat geram dan tidak bisa menahan amarahnya mendapati lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat. SBY mengaku marah karena kinerja anak buahnya yang tidak maksimal menjaga stabilitas harga pangan di pasaran, sehingga membuat masyarakat sengsara. Bahkan, dengan sedikit nada keras, SBY meminta menterinya tidak tidur jika harga bahan pangan masih tinggi.bawahnya tidur atas nya molor

Yang masih hangat, pemerintah dikejutkan dengan melonjaknya harga jengkol. Tidak tanggung-tanggung, harganya lebih mahal dari harga ayam. Sebelum jengkol, beberapa harga komoditi pangan sempat meroket tajam di masa akhir pemerintahan SBY.

berikut lima bahan pangan yang harganya melejit bahkan sempat menjadi yang termahal di dunia akhir-akhir ini.

1. Jengkol dan petai

Harga jengkol meroket tajam beberapa pekan terakhir. Harga varietas polong-polongan pencegah penyakit diabetes ini menembus Rp 50.000-60.000 per kilogram (kg). Padahal, harga normalnya hanya Rp 8.000-10.000 per kg.

Harga jengkol bahkan lebih tinggi dari beberapa bahan pokok lain seperti daging ayam boiler. Per 28 Mei, harga ayam boiler di pasaran hanya Rp 26.122 per kg.

2. Daging sapi

Harga daging sapi masih menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Harganya tak kunjung turun. Kisah harga daging sapi memang cukup mengejutkan, bahkan mengenaskan.

Harga daging yang stabil di level Rp 90.000 per kg beberapa waktu lalu telah menjadikan harga daging. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, dengan harga daging yang menyentuh level Rp 90.000 per kg, Indonesia menjadi penjual daging termahal dibandingkan negara-negara lain.

Di Malaysia, harga daging sapi dijual USD 0,43 atau sekitar Rp 50.000 per kg. Di Singapura daging tersebut dijual Rp 40.000 hingga 50.000 per kilogram. dengan negara lain, Australia juga menjual daging sapinya di kisaran Rp 20.000 per kilogram.

3. Bawang putih dan bawang merah

Beberapa bulan lalu, ratusan kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Isinya adalah bawang putih impor dari beberapa negara. Tertahannya kontainer tersebut membuat harga bawang di dalam negeri melonjak drastis. Sebab, pasokan di pasaran minim.

Harga bawang merah sempat menyentuh Rp 60.000 per kg. Sementara harga bawang putih Rp 65.000 per kg.  mengenai krisis bawang di tanah air. Lonjakan harga bawang putih lantaran tidak klopnya kementerian perdagangan dan kementerian pertanian.

4. Kedelai

Pada Juli tahun lalu, tahu dan tempe mulai menghilang dari pasar. Penyebabnya adalah meroketnya harga kedelai yang membuat pengusaha tahu dan tempe memutuskan untuk mogok. Produsen tahu dan tempe secara kompak menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara waktu. Masih ada yang berproduksi, hanya dalam jumlah terbatas.

Aksi mogok yang dilakukan produsen tahu tempe ini seolah ingin menunjukkan gerakan protes akibat tingginya harga bahan baku yang sempat menyentuh Rp 8.000 per kg.

5. Cabe

Setelah harga bawang mulai perlahan turun, giliran harga cabe yang naik hampir melebihi 100 persen.

Pada Maret lalu, hasil pantauan merdeka.com di beberapa pasar menunjukkan, harga cabe menyentuh Rp 60.000 per kg. Padahal, biasanya hanya Rp 25.000 per kg.

apakah semua sudah memikirkan partai saja untuk menghadapi pemilu 2014???sungguh menyengsarakan rakyat nya sendiri

apalagi denga rencana BLSM atau BLT itu jelas jelas sudah ada rencana dan di buat dekat sekali dengan pemilu 2014,,,

mikir,,,,,,,,mikir,,,,,,,mikir,,,,,,,,,,,,

Read more »

Siapa diuntungkan? DPR setujui BLSM Rp12 trilyun

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan anggaran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) senilai Rp 12 triliun yang diajukan Kementerian Sosial. Dana BLSM ini merupakan bagian kompensasi dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi VIII melakukan rapat dengar pendapat pada Rabu (5/6/2013) selama tiga jam dengan Sekertariat Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, serta dari PT Pos  Indonesia. Adapun berikut hasil rapat tersebut seperti yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad zakaria selaku pimpinan rapat.

I. Komisi VIII dapat memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atas usulan APBN-P pada program BLSM selama lima bulan sebesar Rp 12.009.172.750.000 (dua belas triliun sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian:

a)  Bantuan tunai Rp 150.000 x 15.530.897 orang x 5 bulan = Rp 11.648.172.750.000

b)  Safeguarding sebesar Rp 361.000.000.000 untuk kebutuhan:

     1) Imbal jasa PT Pos 2 tahap x Rp 9.000 =  Rp 279.556.146.000

     2) Percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos = Rp 70.463.679.689

     3) Operasional koordinasi = Rp 10.980.174.31

Komisi VIII memberikan catatan kepada Kementerian Sosial untuk memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM.

II. Komisi VIII meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat anggota, antara lain:

a) memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadi

penyimpangan.

b) menyusun langkah-langkah dan pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM.

c) memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

d) melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat pelaksanaan program BLSM.

III. Komisi VIII meminta kepada Kemensos untuk melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir juni 2013.. Siapa yang diuntungkan? Partai penguasa jelas diuntungkan. 

ini benar benar sudah masuk ke politik uang,,,,,,,,,

Read more »

PKS Disebut Partai Munafik Oleh Waketum Demokrat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tampaknya geram dengan sikap PKS yang dinilai membangkang dari koalisi. Dia menyebut PKS sebagai partai munafik.

Nurhayati mengatakan, pihaknya sudah biasa melihat sikap PKS yang sering kali berbeda antara penyataan dan sikap. Dia mengaku belum menentukan sikap dalam tindakan PKS ini.

Nurhayati juga menyebut bahwa sikap PKS yang tidak mendukung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sikap yang menzalimi pemerintah.

"Sudah biasa, datang di depan lain, di belakang lain. Ini PKS kan sedang mencari simpati publik, padahal merekalah yang menzalimi pemerintah. Biar saja rakyat yang akan menjadi juri," jelas Nurhayati usai menghadiri rapat setgab di rumah dinas Wapres Boediono, Menteng, Jakarta, Selasa (4/6).

Nurhayati menyatakan, Demokrat belum mengambil sikap meski PKS sudah tidak satu suara dalam koalisi. "Koalisi apa artinya? Satu suara, kalau udah enggak mau bersama apa harus dipertahankan, kita tidak mau menghakimi, ini biar masyarakat yang menilai," terangnya.

Selain itu, Nurhayati juga menyebut seharusnya sebagai partai berideologi Islam, PKS malu karena tidak mendukung kenaikan harga BBM yang dilakukan demi mensejahterakan rakyat.

"Kalau PKS mengatakan bahwa PKS adalah partai Islam, harusnya PKS malu dong, karena dalam Islam kan enggak boleh munafik," katanya. 

Read more »

Partai Koalisi SBY Pasti "Kecipratan" Untung Program BLSM

BLSM atau BLT mulai Tebar Pesona,,,,,,,,,,

Semua partai politik yang ada dalam gerbong koalisi akan "kecipratan" keuntungan dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini merupakan salah satu dari kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat. Tak mungkin DPR menyetujui anggaran untuk BLSM bila tak memiliki keuntungan di belakangnya. Apalagi, memasuki tahun politik, semua partai mencoba menarik simpati publik dengan berbagai cara.

"Itu biasa dalam politik. Partai akan memanfaatkan ini (BLSM), parlemen juga ikut memainkan, tidak mungkin kalau tidak kecipratan, pasti ada, agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum 2014 nanti. Pasalnya, pemerintah dan partai koalisi mengklaim pemberian kompensasi itu merupakan upaya membantu meringankan beban masyarakat.

"Pengalaman sejauh ini, dana BLSM itu akan dianggap sebagai 'balsem', sebagai pengobat dari masalah BBM ini. Dilematis dan rentan dipolitisir 'BALSEM' itu hanya penghangat sementara selebihnya tetap akan kembali pada awalnya,menurut saya itu tidak bagus adanya BLSM atau BLT karena akan menjadi salah satu politik uang bagi partai2 tertentu,coba cermati keluar nya pasti sebelumpemilu 2014 karena sudah di atur sedemikian rupa,jika benar itu adanya semua harus merata jgn pilih2,dan alangkah lebih baik itu BLSM atau BLT jgn ada,dan alihkan ke pendidikan sarana sekolahan buat lah jadi lebih komplit,

dan jika DPR menyetujui BLSM atau BLT itu sudah ada yg salah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!

Read more »

Pemilih Pemula Jangan Dirusak Politik Uang

Pemilih pemula harus bisa bersih dari politik uang

Pendidikan politik yang mencerdaskan dan bukan dengan pendidikan politik uang kepada pemilih muda dan awal

"Kita berharap pemilih pemula datang ke tempat pemungutan suara bukan karena bujukan uang, tapi karena kesadarannya. Ia mau memilih si A karena ia melihat perjuangan si A bagus untuk dirinya dan masyarakat," 

pemilih pemula harus diberikan pendidikan politik yang cerdas. Misalnya, memberikan pemahaman apa itu pemilu dan siapa yang dia inginkan menjadi wakil atau pemimpin. "Jangan diberikan pemahaman bahwa politik itu untuk merebut kekuasaan

parpol cenderung hanya sibuk menghadapi pemilu, termasuk pada 2014, sehingga lupa mendidik pemilih pemula secara baik dan benar.dan pemilih pemula adalah mereka yang secara biologis sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah, namun mereka belum memiliki ideologi kepartaian.

jika pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula sudah keliru sejak awal maka ini akan berdampak secara terus menerus dari pemilu ke pemilu. "Akhirnya kualitas sistem politik kita tidak bagus karena mereka melewati proses pendidikan politik yang tidak bagus,

Pemilih pemula,harus didorong memilih seseorang, karena politik perjuangan partai yang ia suka atau karena ia melihat rekam jejak seorang calon legislatif yang baik.

Sebab, umumnya pemilih pemula rawan dimobilisasi dengan menggunakan pendekatan uang dan panggung hiburan. "Kalau cara-cara seperti ini dilakukan, maka akan menggerus demokrasi kita,

pemilih pemula adalah massa yang mengambang. Mereka menjadi rebutan partai politik. Sehingga,metode pendekatan yang dilakukan cenderung instan. "Akhirnya munculah pendekatan politik transaksional. Ini yang kita tidak inginkan

ayo bagi pemilih pemula mulai lah dari sekarang harus hati2 karena negara ini kelak kalian yang memimpin,jika sudah muak dengan selama ini  di pimpin oleh orang2 yg bejad moralnya duduk meawakili kita di daerah atau pusat,kita kelak akan menanggung bebannya

Bravo pemilih pemula tunjukan kepada bumi pertiwi bahwa kalian lah penerus bangsa ini yg bersih

Read more »

Hatta Rajasa Tidak Ingin Ikut Konvensi Demokrat

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dengan tegas mengatakan tidak ada keinginannya untuk mengikuti konvensi yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yang notabene besannya sendiri Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Enggak-enggak, wong saya punya partai, tidak mungkin ikuti partai lain," tegas Hatta, Selasa (28/5/2013).

Namun Hatta tak menjelaskan lebih jauh kenapa tak mengikuti sistem perekrutan capres ala besannya tersebut. Memang sebelumnya PAN saat Rakernas beberapa tahun silam telah menujuk Hatta sebagai capres meski belum secara terbuka. Alasannya menunggu hasil Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Jika itu terjadi justru akan menghancurkan elektabilitas partai PAN sendiri dan akan ikut jeblok,seharus nya partai PAN dengan HATTA RAJASA itu punya pemikiran untuk memajukan partai nya bukan untuk ikut kedalam kubangan masalah

selamat pak Hatta dan sukses jika benar ingin memajukan partai sendiri harus berani merapatkan barisan yg di pimpinnya

Read more »

Farhat Abas TSK, Dicoret Bacaleg Demokrat

asatunews.com - Farhat Abbas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik. Farhat terancam gagal dicalonkan oleh Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacuamengatakan, sesuai dengan pakta integritas yang dimiliki oleh Demokrat, Farhat tidak bisa dicalonkan oleh partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) itu.

"Tadi malam juga otomatis dengan ketua harian kita bicarakan. Jalan keluarnya bahwa tidak ada persoalan menghambat ketika seseorang itu tersangka sesuai dengan pakta integritas yang ada, jadi Pak Farhat kalau nantinya sudah pada saatnya, tidak bisa diakomodir karena statusnya tersangka," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).

Max menuturkan, putusan tidak dicalonkan Farhat sebagai caleg hanya tinggal menunggu waktu. Menjadi tersangka di kepolisian, kata dia, sudah menjadi bukti kuat bahwa Farhat tak bisa diakomodir partai.

"Tunggu saja proses itu berjalan, kita juga bukan motong kepala ayam langsung putus, sehingga ada yang menggantikan atau tempatnya diisi atau apa yang jelas dia sebagai tersangka sudah memiliki nilai validitas," imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, regulasi tertuang dalam pakta integritas yang telah disusun oleh Demokrat sudah tidak dapat diganggu-gugat.

"Pakta integritas tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diubah cuma gara-gara Farhat. Semua sudah menandatangani itu dan setuju ikuti item-item yang ada," tandasnya.

Seperti diketahui, Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka terhadap pengacara, Farhat Abbasterkait dugaan menghina Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui media sosial, Twitter. 

Read more »

Politik Adu Domba

DOMBA tak mau kalah populer dengan kambing hitam, saudara serumpunnya. Seperti halnya kambing hitam, domba juga tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana. Domba seakan ditemukan di sembarang tempat, dan selalu siap diadu, tinggal tanya saja, wani piro? Maka tak heran setiap hari kita menemukan praktik adu domba di tengah masyarakat. "Domba-domba" tersebut semakin hari semakin banyak dan semakin reaktif, juga semakin atraktif sebagai bahan "tontonan" aduan.

Politik adu domba dalam bahasa kampungnya disebut devide et impera. Maksudnya, istilah tersebut adalah bahasa kampungnya orang-orang Belanda, sang penjajah itu. Disebut Belanda sang penjajah, karena istilah tersebut selalu dikaitkan dengan politik adu domba yang dimainkan sang penjajah untuk memperluas daerah jajahannya. Bukan Belanda modern yang kita kenal sekarang. Belanda sebagai sebuah bangsa yang sekarang adalah sebuah bangsa yang sangat demokratis dan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan, juga sangat transparan dalam pengelolaan pemerintahannya. Mereka pasti malu membalik lembaran sejarah, bahwa dulu pada abad ke-17, di bawah bendera kompeni VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda di Batavia, orang-orang Belanda itu paling gemar memainkan politik adu domba.

Politik adu domba atau politik pecah belah sebenarnya adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. 

Dalam politik adu domba ini konflik sengaja diciptakan. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya aliansi yang bisa menentang kekuasaan, entah itu kekuasaan di pemerintahan, di partai, kelompok di masyarakat, dan sebagainya. Pihak-pihak atau orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan, dibantu atau dipromosikan, pada saat yang sama mereka yang tidak bersedia bekerjasama, dipinggirkan. Ketidakpercayaan terhadap pucuk pimpinan partai atau kelompoknya sengaja diciptakan agar partai atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidakpercayaan, bahkan permusuhan pun disemai. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Dan praktik itu menjadi sangat subur di tengah perang media yang bebas tak terkendali. 

Belanda penjajah itu misalnya, menggandeng beberapa pribumi untuk menjadi karyawan mereka, diberi kehidupan yang layak, tapi sadar atau tidak, mereka dikondisikan untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Raja di satu kerajaan diadu domba dengan raja lain yang pada akhirnya menimbulkan peperangan dan perpecahan.

Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah media yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi tontotan sehari-hari. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan. 

Kalau masyarakat kita suka diadu-adu, mudah terpancing isu, melalap mentah-mentah berbagai desas-desus sehingga tanpa pikir panjang langsung terlibat dalam konflik, maka kita sebenarnya masih hidup seperti di era VOC, atau kita tak lebih dari domba yang siap diadu kapan saja dimana saja. Mau-maunya.

Nah sekarang sudah mulai terkuak dan terlihat memang politik itu tidak bisa hilang dari jaman dulu sampai sekarang,seakan sudah menjadi budaya bangsa indonesia 

karena para pemimpin nya sekarang memakai cara politik adu domba,apalagi waktu pilkada dan menghadapi pemilu pilpres.......mau jadi domba karena terpengaruh oleh salah satu calon pemimpin mendatang ????

silahkan daftar aja langsung ke tempat2 yg sudah mulai di sediakan dari sekarang menjelang pemilu 

thanks mas bro dah mau membaca kita hanya bisa share untuk sekarang ini............Bravo 

Read more »

KPK Tak Mau Hadir di Rapat Century, Ada Apa?

ketidak tegasan dalam menjalankan hukum

Rapat Tim Pengawas kasus bailout bank Century, hari ini, gagal gara-gara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau hadir. Rapat akhirnya ditunda hingga tanggal 29 Mei 2013. Apa alasan KPK?

Dalam rapat itu, anggota timwas Century, Hendrawan Supratikno membacakan surat dari KPK yang mengatakan alasan ketidakhadirannya. Alasan pertama yang disampaikan KPK, adalah karena timwas Century hendak membahas tentang perkembangan kasus Century yang dinilai telah masuk ke pokok perkara yang tengah disidik.

"Dengan demikian agenda acara tersebut telah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK," demikian ditulis Ketua KPK, Abraham Samad, dalam surat yang kemudian dibacakan Hendrawan.

Selain itu, Abraham juga beralasan tak mau dipertemukan dengan pihak-pihak yang sedang disidik oleh KPK. "Bahwa untuk menjaga obyektivitas dalam menghindari conflict of interest dalam penanganan perkara bank Century,  tidak pada tempatnya mempertemukan penyidik dan pihak-pihak yang sudah dan yang akan dimintai keterangan oleh KPK," kata Abraham.

Alasan ketiga adalah untuk menjaga independensi KPK. Pimpinan KPK, demikian tertulis, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tipikor yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

"Sampai saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 35 orang dan penyidik masih terus mencari alat bukti guna penyelesaian tersebut," kata Abraham dalam surat itu.

Hari ini, memang timwas Century mengundang Pimpinan KPK dan penyidik yang menangani perkara pemberian FPJP bank Century dalam rapat dengar pendapat timwas dengan pejabat Bank Indonesia.

Tiga pejabat yang diundang itu, disebut menerima surat kuasa Gubernur BI yaitu Eddy Sulaiman Yusuf (Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter), Sugeng (Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter) dan Doddy Budi Waluyo (Kepala Biro Operasi Moneter).

Sementara, anggota Timwas Century, Gede Pasek Swardika, mengaku kecewa dengan KPK. Seharusnya, surat ini, disampaikan sebelum rapat digelar. Sehingga, tak mengganggu agenda timwas.

"Mestinya ke depan KPK komunikasikan dulu. Jangan terakhir baru kirim surat. Jadi bisa diatur waktunya. Itu kan urusan teknis," kata Pasek.

Read more »

Kasus Bank Century, Raden Pardede Bakal Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Raden Pardede terkait kasus skandal Bailout Bank Century. Raden akan diperiksa sebagai saksi.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (21/5/2013).

Ini merupakan pemeriksaan kedua, sebelumnya, Raden Pardede pernah menjalani pemeriksaan pada Januari 2010. Saat itu, dia mengaku diperiksa seputar dokumen Menteri Keuangan berkaitan dengan Bank Century.

Dalam proses penyidikan kasus century, KPK telah memeriksa mantan Menkeu Sri Mulyani sekaligus sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ketika. Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai Direktur Bank Dunia itu diperiksa KPK di Washington DC, AS.

KPK menyatakan pemeriksaan Sri Mulyani sangat memuaskan lantaran ditemukan bukti-bukti baru terkait hal itu. KPK telah menemukan beberapa kejanggalan dalam Kasus Bank Century ini. Salah satunya, terdapat dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Kemudian, KPK juga menemukan kejanggalan dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

kita lihat apakah kasus ini akan secepat penanganan nya seperti PKS atau malah menjadi tambah lambat,tergantung KPK nya karena selama ini terkesan tebang pilih menangani kasus kasus yg berhubungan langsung dan menyangkut dengan orang2 yg berlindung di bawah ketiak para pemimpin nya,

KPK sangat lambat sekali untuk penanganan kasus HAMBALANG ada apa ini,,,,,,,,,,,,,,,,???????????? 

dengan dalil blm cukup kuat bukti itu bohong belaka......!!!!!!!kebohongan publik sudah terjadi dalam kasus HAMBALANG,apakah tidak dengar KPK bahwa Nazarudin Menyebut dengan jelas kemana aliran dana itu masuknya,

kita selaku rakyat hanya meminta ketegasan KPK untuk bisa melaksanakan tugas dan Kewajiban nya di RULE dan SOP nya masing masing ,kita selalu menunggu ketegasan itu dan tidak ada nya tebang pilih atau pun pendingan masalah yg mungkin sudah berlarut larut,

Apakah ini politik agar proses nya lama dan masyarakat lupa akan kejadian itu??????

ingat semua penjabat pemerintah termasuk KPK itu bisa mendapatkan gaji dari aliran dana di rakyat indonesia,,,,,,,INGAT ITU...!!!!

http://d-boerblog.blogspot.com/2013/05/komisi-pemberantasan-korupsi-kpk.html

Read more »