Caleg Bermasalah Harus Ditolak

Calon legislatif (caleg) bermasalah harus ditolak. Sebab, caleg yang bermasalah berpotensi membuat parlemen tak berkualitas.

Walaupun aturan pencalonan tidak secara spesifik mengatur kandidat yang sedang bermasalah dengan kasus hukum, namun UU Pemilu 8/2012 menyebut, warga negara tak bisa dicalonkan hanya jika tengah menjalani masa hukuman atau dijatuhi pidana dalam kasus dengan ancaman hukuman sedikitnya lima tahun penjara.

Pasal 4 UU tersebut menyatakan: calon haruslah "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

memang sudah ada dalam UU akan tetapi seharusnya wakil rakyat yang menduduki senayan haruslah benar-benar berkualitas agar menghasilkan keputusan bahkan produk hukum yang benar-benar berkualitas. Bukan hanya berdasarkan memiliki materi yang banyak akan tetapi tidak memiliki kemampuan bahkan bermasalah bisa mewakili rakyat pada 2014 nanti.

contoh seorang menteri yang juga mencalonkan diri sebagai caleg dari dapilnya “Hal ini memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatannya atas nama kementerian yang dipimpinnya, serta memasang baliho-baliho yang bergambar dirinya. Kami menilai tidak cocok mewakili rakyat di Senayan nanti,

Selain itu, Pada dapil2 tertentu  tercantum nama caleg yang merupakan mantan petinggi sebuah BUMN. “Dia mantan dirut di BUMN tersebut yang terindikasi sebagai tersangka bahkan statusnya sudah P 21,” 

bagaimana mau memimpin dan mewakili aspirasi rakyatnya,sudah mempercayakan kepadanya???

semua Caleg berlomba menarik simpati rakyat dgn cara apapun bahkan dgn money politik yg bermacam macam,

mereka ingin duduk diparlemen ada "kacang di balik Rempeyek"dgn menggelontorkan dana yg M _ M an loh,berharap bisa lolos dan duduk menjadi wakil rakyat,

Nah bagaimana cara mengembalikan uang nya ketika dulu dia nyaleg????

inilah akar rumput permasalahan yg tak berujung usai,semua sudah rakyat percaya diwakilkan oleh mereka,dan anggota DPR"oknum tdk bertanggung jawab" benar sudah menjalankan nya,yaitu mewakili Rakyat,contoh nya

1.rakyat mau naik dan punya mobil mewah,sudah di wakili oeleh mereka

2.rakyat mau makan enak sudah di wakili oleh mereka

3.rakyat mau kaya dan tidur nyanyak sudah diwakili mereka juga

4.sampai rakyatnya mau kawin aja diwakili tuh sama mereka # kasian rakyat (khususnya anak muda) hehehehe

coba kita harus berhati2 dalam memilih dan dengan perwakilan kita di parlemen,karena mereka adalah gerbang terjadinya kabaikan atau sebaliknya 

silahkan mas bro cermati 

Read more »

Indonesia Krisis Pemimpin Berkarakter

Indonesia kini memerlukan pemimpin yang berkarakter, pasalnya negeri ini kini berada di peringkat terbawah berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang diluncurkan oleh Transparency International (TI).

Indonesia berada di urutan 118 dari 176 negara dengan skor indeks 32, dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan bawah. Posisi Indonesia bahkan di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina.

"Ini menunjukan karakter seperti apa yang sedang kini sedang melanda bangsa Indonesia, apakah memang seperti ini yang kita tuju? Saat ini seolah-olah bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya,"

 "Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Bangsa"harus di tingkatkan lagi,

untuk mencari pemimpin yang berkarakter memanglah sulit, sebab karakter cenderung abstrak. Meski demikian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang harus pasti ada disetiap pemimpin yakni perilaku berkebangsaan berdasarkan 4 pilar.

"Jika manusia mampu berfikir dan berekspresi sesuai dengan hati nya, bisa dipastikan akan muncul perilaku yang sesuai pula dengan hatinya, kemudian muncul kebiasaaan dan akhirnya akan menjadi karakter yang berhati mulia"

juga menyoroti maraknya penggunaan produk asing,penggunaan produk asing sama saja menunjukan bahwa negara ini telah kehilangan jati diri.

"Hampir semua produk yang kita gunakan adalah produk asing, maka dibutuhkan karakter yang kuat untuk mampu merubah keadaan ini,

Read more »

Kemiskinan Dalam Pemenangan Politik

Kemiskinan kerapkali menjadi primadona topik pembicaraan baik dalam diskusi atau pun seminar yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Topik kemiskinan selalu hangat menjadi perbincangan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentum pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pun ikut mendongkrak “popularitas” kemiskinan. Tak sedikit dari mereka baik tokoh politik maupun partai politik yang menjadikan isu kemiskinan sebagai komoditas kampanye menjaring suara pemilih guna meraup simpati rakyat. Berbagai cara digunakan oleh kontestan untuk meraup simpati masyarakat dengan berbekal kemiskinan. Dari menguraikan air mata, memakan nasi aking, berderma dengan pamrih, beriklan ratusan milyar, mengkritik pemerintahan yang sedang menjalankan amanah, menyerang kandidat lain, merusak pohon (dengan memaku poster dan baliho kandidat), memberikan janji program penghapusan kemiskinan, sampai dengan melakukan berbagai cara agar dapat “menumpang” program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan untuk bisa memanfaatkannya bagi kepentingan pemenangan pemilu.

Perilaku kandidat legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang menggunakan isu kemiskinan telah sedikit banyak membentuk opini masyarakat bahwa kita ini adalah bangsa yang miskin dan terjadi pemiskinan yang parah. Pemerintah seakan-akan tampak bodoh, tidak berbuat apa-apa. Hampir seluruh media, baik media cetak maupun media elektronik telah mencitrakan para kandidat ini adalah seakan-akan pahlawan  yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menghapus kemiskinan.

Dalam menyikapi ini semua, sebagian besar masyarakat awam haruslah pandai-pandai menyaring berbagai informasi yang diterima. Memang sangat disayangkan bahwa isu kemiskinan digunakan oleh para kandidat legislatif dan Presiden serta wakil Presiden sebagai ‘senjata’ politik untuk meraih kepentingan atau kemenangan politik. Ini menunjukkan bahwa kadar kenegarawanan (statemanship) dari para kandidat demikian rendah. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak mungkin para kandidat ini akan menggunakan isu kemiskinan ini untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya. Bila kadar kenegarawannya para kandidat ini cukup tinggi, mereka akan mampu mengeyampingkan segala urusan dan kepentingan politik mereka dan golongannya dan memandang isu kemiskinan ini adalah suatu persoalan bangsa yang harus dibahas bersama tanpa melihat warna politik dan latar belakang ideologinya. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, tidak akan ‘tega’ mereka menjual isu kemiskinan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan apa-apa yang nyata dari mereka. Bila kadar kenegarawanannya tinggi, maka mereka akan mengajak lawan-lawan politiknya untuk bekerja bersama menangani persoalan kemiskinan ini.

Hal ini telah dilakukan dan ditunjukkan dengan baik oleh Barack Hussein Obama, Presiden Amerika Serikat periode 2009 – 2014, pada saat berjuang untuk memenangkan kursi kepresidennya. Mengapa di Indonesia yang katanya Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sikap dan kadar kenegarawan para elit-elit politik sangat rendah? Bisakah mereka bertemu dengan lawan politiknya bahkan mengajak untuk membangun bangsa dan melupakan persaingan atau kompetisi pada saat berjuang meraih kemenangan politik?

Oleh karena itu, jangan disalahkan bilamana masyarakat semakin muak dan bosan dengan perilaku para kandidat dan elit-elit politik saat ini. Isu kemiskinan tidak dilihat lagi secara obyektif tapi sebaiknya isu kemiskinan dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Dan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para kandidat tersebut.

Bagaimana menyikapi hal ini, pada hemat saya, sudah waktunya para elit yang sedang dan akan bertarung dalam meraih kemenangan dalam pemilu untuk bicara lebih jelas, konkrit dan memberikan solusi-solusi nyata serta realistis mengenai penghapusan kemiskinan dan tidak terjebak pada memberikan janji-janji kosong, menggunakan isu kemiskinan menjadi bagian dari politik pencitraan atau pelisptikan kemiskinan. Juga tidak terjebak pada perilaku yang sifatnya ‘show of force”, atau ‘menunjukkan dirinya jauh lebih bisa mampu dan handal dalam menghapuskan kemiskinan. Masyarakat sangat paham bahwa penghapusan kemiskinan merupakan tugas dan kerja bersama. Tidak ada satu orangpun yang dapat memproklamirkan bahwa dirinya atau kelompoknya saja yang paling hebat dalam upaya menghapus kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah milik rakyat karena rakyatlah yang bekerja paling keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sangatlah jelas bagi masyarakat, bahwa para kandidat yang menggunakan isu kemiskinan untuk digunakan menyerang lawan-lawan politiknya dan juga menyerang pemerintahan yang sah adalah kandidat yang kadar kenegarawannya rendah dan diragukan kemampuan dan keteguhannya dalam menghapus kemiskinan. Bilamana menang, belum tentu isu kemiskinan akan menjadi prioritasnya lagi. Sejarah telah banyak membuktikan untuk hal ini. Terpulang kepada masyarakat apakah masyarakat akan memilih kandidat yang kadar kenegarawannya tinggi atau rendah.

Secara faktual, tahun 2009 memang menjadi tahun yang penuh tantangan dan harapan bagi pemerintah khususnya dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan. Sebagai tahun “politik” dan adanya dampak krisis keuangan global maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Di tahun ini pula, ujung pelaksanaan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009.

Oleh karena itu, pemeritah kembali memberikan prioritas lebih bagi pengurangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Dalam RKP 2009 pemerintah tetap akan menekankan penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tema RKP 2009 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan dengan 3 prioritas yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas, dan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009, sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan pada rentang 12 – 14 % yang berarti lebih rendah dari capaian tahun 2008 sebesar 15,42 %. Adanya target tersebut membuat banyak kalangan dan pemberitaan media massa yang pesimis bahwa angka tersebut akan tercapai. Bahkan mereka memprediksi angka kemiskinan di tahun 2009 ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, perasaan optimis dapat mengurangi kemiskinan selayaknya kita tanamkan dalam diri setiap insan di negeri ini. Sebagaimana, rasa optimistis yang dimiliki pemerintah untuk bisa mencapai target ini melalui pelaksanaan program-programnya.

Rasa optimisme tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam evaluasi awal terhadap perkembangan penanggulangan kemiskinan Tahun 2009 pada bulan Februari lalu. Evaluasi tersebut menggunakan capaian pada tahun 2008 sebagai dasar perhitungan (baseline) dengan jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2008 tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%). Dengan pertimbangan perkembangan dampak krisis keuangan global di Indonesia, maka Pemerintah mengusulkan pada DPR untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 yang semula direncanakan sebesar 6% menjadi 4 – 5 %, dengan target inflasi sebesar 6,0%. Perubahan target pertumbuhan ekonomi tersebut membuat proyeksi angka kemiskinan berdasarkan prakiraan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,99 juta jiwa (13,23%).

Akan tetapi jika inflasi melewati angka 9% dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,5 %, maka jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 14,87% atau sekitar 33,71 juta jiwa. Angka tersebut tentunya tetap lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2008. Rasa optimisme turunnya angka kemiskinan tetap terjaga karena adanya intevensi langsung dari pemerintah yang memberikan bantuan tunai masyarakat tanpa lewat birokrasi. Pemerintah juga telah merencanakan berbagai percepatan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster. Pemerintah juga menetapkan program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat di Klaster 2 dan 3 sebagai bantalan pengaman untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja termasuk menampung PHK.

Demikian juga dengan program-program pemerintah yang tercakup dalam klaster pertama yaitu Raskin, PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, akan sangat berperan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan jika dapat dilaksanakan secara efektif sejak triwulan pertama tahun 2009.

Untuk program PNPM Mandiri diperkirakan dapat menyalurkan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11,01 trilyun pada tahun 2009. Dengan jumlah tersebut makan diharapakan jumlah penerima manfaat langsung akan mencapai 8 - 9 juta orang dan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 – 4 juta orang. PNPM Mandiri secara tidak langsung juga akan memberikan manfaat kepada lebih dari 33 juta masyarakat. PNPM Mandiri sendiri telah dinyatakan oleh berbagai Lembaga Internasional sebagai program pemberdayaan masyarakat (community driven development program/CDD) yang terbesar di dunia dalam cakupan dan yang paling lengkap. Dengan jumlah peserta aktif dalam program-program yang berada dalam wadah PNPM Mandiri, yaitu PNPM-Perdesaan yang dulu namanya Program Pengembangan kecamatan (PPK) dimulai tahun 1998, PNPM-Perkotaan yang dulunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai sejak tahun 1999, dan program-program lainnya, maka peserta aktif sampai dengan bulan Oktober 2008 tercatat sekitar 41, 3 juta jiwa. Dan peserta tidak langsung adalah sekitar 24 juta jiwa. Tersebar di hampir semua desa terutam desa-desa miskin dan tertinggal di Indonesia.

Oleh karena itu, telah sekitar banyak perwakilan dari 33 negara yang dikirim untuk mempelajari PNPM Mandiri ini baik secara keseluruhan maupun pada program-program yang berada dalam PNPM Mandiri. Justru media massa luar negeri lebih gencar dalam mengapresiasi keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, misalnya PNPM Mandiri, PKH, BLT, BOS dan Jamkesmas (hanya 3 negara yang memberikan Jamkesmas bagi masyarakat miskin yang menanggung secara gratis operasi besar dan berat misalnya operasi jantung, ginjal, kanker, dan lain-lain dan Indonesia salah satunya).

Di sisi lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah menetapkan tambahan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun dengan target penyaluran kredit kumulatif sebesar Rp. 34 Trilyun sampai dengan tahun 2009. Besarnya dana penjaminan tersebut diprediksi akan menyerap sebanyak 4,5 juta tenaga kerja.

Di samping itu, peluang bagi mereka korban PHK untuk memperoleh bantuan usaha sangat besar. Pekerja korban PHK bisa diarahkan untuk menghubungi unit pelaksana program PNPM Mandiri seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan di desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan di perkotaan sehingga dapat mengajukan permohonan kredit usaha. Jika beragam upaya yang ada tersebut dapat terlaksana, maka target penanggulangan kemiskinan sebagai indikator pencapaian pemerintah tentunya dapat terpenuhi.

Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini tidak banyak direspon positif dan didukung oleh para elit-elit kandidat yang sedang berjuang untuk meraih suara rakyat dalam pemilu legislatif dan Presiden & Wakil Presiden. Sementara masyarakat, khususnya pemanfaat program-program ini sangat antusias memanfaatkan dan menjalankan program ini. Maka saat ini terjadi adanya kesenjangan aspirasi politik antara masyarakat dan wakil-wakil yang sesungguhnya harus menyuarakan aspirasi masyarakat miskin. Buktinya, masih banyak daerah-daerah yang DPRD-nya menolak untuk menyediakan dana daerah untuk program bersama untuk PNPM Mandiri. Bahkan ada yang secara eksplisit menolak untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri dengan tidak menyediakan dana partisipasi daerahnya dengan berbagai alasan, padahal masyarakatnya sangat antusias.

Penutup

Perdebatan mengenai isu kemiskinan yang dilakukan oleh para kandidat yang sedang berjuang dalam pemenangan Pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan wakil Presiden akan menunjukkan sampai sejauh mana kadar kenegarawan masing-masing kandidat tersebut. Bila tarafnya masih menggunakan dan memanfaatkan isu kemiskinan sebagai senjata untuk ‘pamer’ dan digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politiknya, maka pada hemat saya, ini menunjukkan kadar kenegarawannya masih rendah. Terpulang kepada kita semua dalam menentukan pilihan kepada kandidat yang betul-betul memperjuangan nasib rakyat banyak terutama rakyat miskin ke depan.

apalagi dengan wacana nya harga BBM naik semua mengatas namakan rakyat indonesia yg miskin dan kurang mampu,dan salah satu nya ada yg memanfaatkan BLSM menjadi sarana kendaraan politik untuk memenangkan pemilu 2014

Read more »

Akibat Terlalu memikirkan partainya

Dengan waktu yg akan mendakati pemilu semua orang2 pemerintahan memikirkan bagai mana memenangkan banyak suara di pemilu 2014,bukan mengurus kerjaan yg sekarang ini mereka tempati baik di tingkat desa sampai pemimpin nya sibuk mengurus partai,jadi semua meng atas namakan rakyat dengan kalimat "kasihan rakyat kecil"semua sudah tahu bahwa rakyat bisa menilai sekarang mana partai dan calon pemimpin mereka,klo kiya lihat di tv atau surat media mereka saling caci saling maki merasa partai dan kader mereka paling bagus dan bersih itu bohong semua,dengan dalil anti korupsi padahal kadernya sendiri yg melakukan korupsi,coba jika berani akui itu partai dan kadernya yg telah melakukan korupsi apakah berani mengatakan itu???silahkan naikan bbm tapi dengan satu syarat"j7ka akan ada nya BLSM umumkan yg menerima nya dan tempel di pengumuman desa,jadi semua tau siapa yg telah mendapatkan BLSM,dan bila ada salah sasaran haru di pertanggung jawabkan oleh pemimpin negeri ini yaitu president,tapi sekarang apa yg terjadi bukan ngurus negara dgn melihat semua substansi hukum dan caranya apakah sudah sesuai rule???ingat korupsi akan selalu ada,karena dari ditetapkannya lolols sebagai caleg para caleg dari daerah hingga pusat itu sibuk mulai yebar pesona dgn iming2 uang,coba bayangkan seorang caleg bisa mengeluarkan uang brp banyak agar bisa duduk dikursi legeslatif atau exekutif,dan bagai mana setelah mereka jadi anggota dewan atau exekutive?? Malah memikirkan bagai mana uang masa kompanye bisa kembali,,,?jadi mau tidak mau pasti membuat kesepakatan apa saja yg menghasilkan uang

Yo mas bro kita jaga orang2 golongan munafik yg mengatas namakan  rakyat dan yg lainnya

Read more »

5 Bahan Pokok Yang Harganya Melambung masa Pemerintahan SBY

Di tahun-tahun terakhir masa jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menteri-menteri di kabinet Indonesia Bersatu jilid II mendapat cobaan yang cukup berat.Mungkin pikirannya sudh ke partai menghadapi pemilu 2014

Bukan hanya masalah korupsi yang semakin masif dan menyeret nama beberapa pejabat negara, SBY juga dihadapkan pada kerasnya teriakan masyarakat akibat harga sejumlah bahan pangan yang meroket tajam.

Anehnya, ini terjadi di negara agraris yang menurut ketua asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran, sangat kaya akan bahan pangan. "Di negara Agraris kok justru bahan pangan semua mahal, ada yang paling mahal di dunia bahkan,

Gejolak kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang terjadi berturut-turut di akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II menghantui rapor ekonomi pemerintah SBY. Reaksi SBY pun beragam menanggapi lonjakan harga sejumlah harga bahan pangan yang terjadi belakangan ini.

SBY pun sempat dibuat geram dan tidak bisa menahan amarahnya mendapati lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat. SBY mengaku marah karena kinerja anak buahnya yang tidak maksimal menjaga stabilitas harga pangan di pasaran, sehingga membuat masyarakat sengsara. Bahkan, dengan sedikit nada keras, SBY meminta menterinya tidak tidur jika harga bahan pangan masih tinggi.bawahnya tidur atas nya molor

Yang masih hangat, pemerintah dikejutkan dengan melonjaknya harga jengkol. Tidak tanggung-tanggung, harganya lebih mahal dari harga ayam. Sebelum jengkol, beberapa harga komoditi pangan sempat meroket tajam di masa akhir pemerintahan SBY.

berikut lima bahan pangan yang harganya melejit bahkan sempat menjadi yang termahal di dunia akhir-akhir ini.

1. Jengkol dan petai

Harga jengkol meroket tajam beberapa pekan terakhir. Harga varietas polong-polongan pencegah penyakit diabetes ini menembus Rp 50.000-60.000 per kilogram (kg). Padahal, harga normalnya hanya Rp 8.000-10.000 per kg.

Harga jengkol bahkan lebih tinggi dari beberapa bahan pokok lain seperti daging ayam boiler. Per 28 Mei, harga ayam boiler di pasaran hanya Rp 26.122 per kg.

2. Daging sapi

Harga daging sapi masih menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Harganya tak kunjung turun. Kisah harga daging sapi memang cukup mengejutkan, bahkan mengenaskan.

Harga daging yang stabil di level Rp 90.000 per kg beberapa waktu lalu telah menjadikan harga daging. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, dengan harga daging yang menyentuh level Rp 90.000 per kg, Indonesia menjadi penjual daging termahal dibandingkan negara-negara lain.

Di Malaysia, harga daging sapi dijual USD 0,43 atau sekitar Rp 50.000 per kg. Di Singapura daging tersebut dijual Rp 40.000 hingga 50.000 per kilogram. dengan negara lain, Australia juga menjual daging sapinya di kisaran Rp 20.000 per kilogram.

3. Bawang putih dan bawang merah

Beberapa bulan lalu, ratusan kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Isinya adalah bawang putih impor dari beberapa negara. Tertahannya kontainer tersebut membuat harga bawang di dalam negeri melonjak drastis. Sebab, pasokan di pasaran minim.

Harga bawang merah sempat menyentuh Rp 60.000 per kg. Sementara harga bawang putih Rp 65.000 per kg.  mengenai krisis bawang di tanah air. Lonjakan harga bawang putih lantaran tidak klopnya kementerian perdagangan dan kementerian pertanian.

4. Kedelai

Pada Juli tahun lalu, tahu dan tempe mulai menghilang dari pasar. Penyebabnya adalah meroketnya harga kedelai yang membuat pengusaha tahu dan tempe memutuskan untuk mogok. Produsen tahu dan tempe secara kompak menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara waktu. Masih ada yang berproduksi, hanya dalam jumlah terbatas.

Aksi mogok yang dilakukan produsen tahu tempe ini seolah ingin menunjukkan gerakan protes akibat tingginya harga bahan baku yang sempat menyentuh Rp 8.000 per kg.

5. Cabe

Setelah harga bawang mulai perlahan turun, giliran harga cabe yang naik hampir melebihi 100 persen.

Pada Maret lalu, hasil pantauan merdeka.com di beberapa pasar menunjukkan, harga cabe menyentuh Rp 60.000 per kg. Padahal, biasanya hanya Rp 25.000 per kg.

apakah semua sudah memikirkan partai saja untuk menghadapi pemilu 2014???sungguh menyengsarakan rakyat nya sendiri

apalagi denga rencana BLSM atau BLT itu jelas jelas sudah ada rencana dan di buat dekat sekali dengan pemilu 2014,,,

mikir,,,,,,,,mikir,,,,,,,mikir,,,,,,,,,,,,

Read more »

Siapa diuntungkan? DPR setujui BLSM Rp12 trilyun

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan anggaran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) senilai Rp 12 triliun yang diajukan Kementerian Sosial. Dana BLSM ini merupakan bagian kompensasi dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi VIII melakukan rapat dengar pendapat pada Rabu (5/6/2013) selama tiga jam dengan Sekertariat Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, serta dari PT Pos  Indonesia. Adapun berikut hasil rapat tersebut seperti yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad zakaria selaku pimpinan rapat.

I. Komisi VIII dapat memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atas usulan APBN-P pada program BLSM selama lima bulan sebesar Rp 12.009.172.750.000 (dua belas triliun sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian:

a)  Bantuan tunai Rp 150.000 x 15.530.897 orang x 5 bulan = Rp 11.648.172.750.000

b)  Safeguarding sebesar Rp 361.000.000.000 untuk kebutuhan:

     1) Imbal jasa PT Pos 2 tahap x Rp 9.000 =  Rp 279.556.146.000

     2) Percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos = Rp 70.463.679.689

     3) Operasional koordinasi = Rp 10.980.174.31

Komisi VIII memberikan catatan kepada Kementerian Sosial untuk memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM.

II. Komisi VIII meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat anggota, antara lain:

a) memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadi

penyimpangan.

b) menyusun langkah-langkah dan pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM.

c) memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

d) melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat pelaksanaan program BLSM.

III. Komisi VIII meminta kepada Kemensos untuk melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir juni 2013.. Siapa yang diuntungkan? Partai penguasa jelas diuntungkan. 

ini benar benar sudah masuk ke politik uang,,,,,,,,,

Read more »

PKS Disebut Partai Munafik Oleh Waketum Demokrat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tampaknya geram dengan sikap PKS yang dinilai membangkang dari koalisi. Dia menyebut PKS sebagai partai munafik.

Nurhayati mengatakan, pihaknya sudah biasa melihat sikap PKS yang sering kali berbeda antara penyataan dan sikap. Dia mengaku belum menentukan sikap dalam tindakan PKS ini.

Nurhayati juga menyebut bahwa sikap PKS yang tidak mendukung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sikap yang menzalimi pemerintah.

"Sudah biasa, datang di depan lain, di belakang lain. Ini PKS kan sedang mencari simpati publik, padahal merekalah yang menzalimi pemerintah. Biar saja rakyat yang akan menjadi juri," jelas Nurhayati usai menghadiri rapat setgab di rumah dinas Wapres Boediono, Menteng, Jakarta, Selasa (4/6).

Nurhayati menyatakan, Demokrat belum mengambil sikap meski PKS sudah tidak satu suara dalam koalisi. "Koalisi apa artinya? Satu suara, kalau udah enggak mau bersama apa harus dipertahankan, kita tidak mau menghakimi, ini biar masyarakat yang menilai," terangnya.

Selain itu, Nurhayati juga menyebut seharusnya sebagai partai berideologi Islam, PKS malu karena tidak mendukung kenaikan harga BBM yang dilakukan demi mensejahterakan rakyat.

"Kalau PKS mengatakan bahwa PKS adalah partai Islam, harusnya PKS malu dong, karena dalam Islam kan enggak boleh munafik," katanya. 

Read more »

Partai Koalisi SBY Pasti "Kecipratan" Untung Program BLSM

BLSM atau BLT mulai Tebar Pesona,,,,,,,,,,

Semua partai politik yang ada dalam gerbong koalisi akan "kecipratan" keuntungan dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini merupakan salah satu dari kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat. Tak mungkin DPR menyetujui anggaran untuk BLSM bila tak memiliki keuntungan di belakangnya. Apalagi, memasuki tahun politik, semua partai mencoba menarik simpati publik dengan berbagai cara.

"Itu biasa dalam politik. Partai akan memanfaatkan ini (BLSM), parlemen juga ikut memainkan, tidak mungkin kalau tidak kecipratan, pasti ada, agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum 2014 nanti. Pasalnya, pemerintah dan partai koalisi mengklaim pemberian kompensasi itu merupakan upaya membantu meringankan beban masyarakat.

"Pengalaman sejauh ini, dana BLSM itu akan dianggap sebagai 'balsem', sebagai pengobat dari masalah BBM ini. Dilematis dan rentan dipolitisir 'BALSEM' itu hanya penghangat sementara selebihnya tetap akan kembali pada awalnya,menurut saya itu tidak bagus adanya BLSM atau BLT karena akan menjadi salah satu politik uang bagi partai2 tertentu,coba cermati keluar nya pasti sebelumpemilu 2014 karena sudah di atur sedemikian rupa,jika benar itu adanya semua harus merata jgn pilih2,dan alangkah lebih baik itu BLSM atau BLT jgn ada,dan alihkan ke pendidikan sarana sekolahan buat lah jadi lebih komplit,

dan jika DPR menyetujui BLSM atau BLT itu sudah ada yg salah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!

Read more »

Pemilih Pemula Jangan Dirusak Politik Uang

Pemilih pemula harus bisa bersih dari politik uang

Pendidikan politik yang mencerdaskan dan bukan dengan pendidikan politik uang kepada pemilih muda dan awal

"Kita berharap pemilih pemula datang ke tempat pemungutan suara bukan karena bujukan uang, tapi karena kesadarannya. Ia mau memilih si A karena ia melihat perjuangan si A bagus untuk dirinya dan masyarakat," 

pemilih pemula harus diberikan pendidikan politik yang cerdas. Misalnya, memberikan pemahaman apa itu pemilu dan siapa yang dia inginkan menjadi wakil atau pemimpin. "Jangan diberikan pemahaman bahwa politik itu untuk merebut kekuasaan

parpol cenderung hanya sibuk menghadapi pemilu, termasuk pada 2014, sehingga lupa mendidik pemilih pemula secara baik dan benar.dan pemilih pemula adalah mereka yang secara biologis sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah, namun mereka belum memiliki ideologi kepartaian.

jika pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula sudah keliru sejak awal maka ini akan berdampak secara terus menerus dari pemilu ke pemilu. "Akhirnya kualitas sistem politik kita tidak bagus karena mereka melewati proses pendidikan politik yang tidak bagus,

Pemilih pemula,harus didorong memilih seseorang, karena politik perjuangan partai yang ia suka atau karena ia melihat rekam jejak seorang calon legislatif yang baik.

Sebab, umumnya pemilih pemula rawan dimobilisasi dengan menggunakan pendekatan uang dan panggung hiburan. "Kalau cara-cara seperti ini dilakukan, maka akan menggerus demokrasi kita,

pemilih pemula adalah massa yang mengambang. Mereka menjadi rebutan partai politik. Sehingga,metode pendekatan yang dilakukan cenderung instan. "Akhirnya munculah pendekatan politik transaksional. Ini yang kita tidak inginkan

ayo bagi pemilih pemula mulai lah dari sekarang harus hati2 karena negara ini kelak kalian yang memimpin,jika sudah muak dengan selama ini  di pimpin oleh orang2 yg bejad moralnya duduk meawakili kita di daerah atau pusat,kita kelak akan menanggung bebannya

Bravo pemilih pemula tunjukan kepada bumi pertiwi bahwa kalian lah penerus bangsa ini yg bersih

Read more »

CARUT MARUTNYA SISTEM PEMERINTAHAN,HARGA JENGKOL BISA MELONJAK

Harga jengkol di Kota Bekasi naik 100 persen. Jengkol yang biasanya dijual Rp 25 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 50 ribu.

Lauk yang menjadi menu andalan penjual nasi uduk ini mendadak menghilang peredarannya. harga jengkol terbilang cukup tinggi di Pasar Baru Bekasi. Di pasar tradisional yang beralamat di Jalan Haji Juanda ini, harga jengkol mengalahkan nilai jual ayam potong.

Melonjaknya harga jengkol ini, disinyalir diakibatkan kelangkaan jengkol di pasaran. Penggemar jengkol pun dibuat dongkol karena kelangkaan ini.

Penjual jengkol di Pasar Baru Bekasi, Sartini, mengakui, melonjaknya harga jengkol beberapa hari ini lantaran minimnya pasokan di pasaran. Pasar ini biasa menjual jengkol Palembang. 

"Masih belum panennya jengkol Palembang ini, mengakibatkan jengkol Kalimantan yang saat ini tersedia di pasaran seperti tidak ada saingan," ujarnya. 

Menurut dia, sejak sepekan terakhir ini jengkol yang ada di pasaran merupakan kiriman dari Kalimantan. Sehingga, harganya terus merangkak naik.

"Setiap hari naik per Rp 5 ribu, mulai dari harga Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu," ucapnya.

Hal serupa dikatakan Andre, salah satu pedagang jengkol di Pasar Baru Bekasi. Dia mengatakan, tingginya harga jual jengkol ini sudah terjadi sejak sepekan ini. Dia menceritakan, kenaikan harga jengkol ini sudah dimulai semenjak awal 2013.

"Kenaikan harga jengkol sudah mulai terasa. Harga sebelumnya Rp 9 ribu naik perlahan menjadi Rp 15 ribu, kemudian naik kembali pada April 2013 menjadi Rp 20 ribu, hingga sepekan ini mencapai harga Rp 50 ribu per kilogramnya," ujarnya.

ada apakah dengan pemerintahan ini sekarang????sebua tanda tanya yg cukup besar dan panjang,pada kemana menteri pertanian ?????apakah melihat sekarang daerah kantung kantung dan lumbung beras masih seperti dulu atau sudah menjadi beton.

di bangun nya perumahan dan pabrik tapi tidak mengindah kan asli dan keadaan seperti apa sekarang dan kedepan nya,,,,,,,,,,,,

aneh benar benar aneh 

yuk mas bro kita share dan lihat seperti apa negara kita yg di huni oleh para koruptor,ini jelas jelas menghilangkan rakyat miskin dengan serba mahal agar banyak angka kematian dan itu menguntungkan bagi pemerintah karena tidak harus repot repot mengurus warga yg miskin,,,hanya satu kata yg cocok buat mereka yg korup terutama bagi pemerintahan yg jelas jelas seorang menteri nya itu korupsi,apasatu kata itu "BIADAB,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!

Read more »