Sejarah Tugu Kujang Bogor,yang akan kalah oleh Hotel

Tugu Kujang di kota Bogor, pasti setiap orang sudah mengenalnya, terutama bagi warga Jawa Barat khususnya. Tugu ini terletak di Jalan Pajajaran didepan Botanical Square yang bersebelahan dengan kampus IPB, dan diujung jalan dari Kebun Raya Bogor. Tugu yang berdiri kokoh ini merupakan lambang bagi kota Bogor sebagaimana layaknya pada kota-kota lainnya di Indonesia. Tugu setinggi kira-kira 25 M ini dibangun pada 4 Mei 1982 diatas sebuah lahan seluas 26M x 23M dan diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 80jt.

Nama Kujang sendiri diambil dari nama sebuah senjata pusaka tradisional etnis Sunda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Pusaka Kujang itu sendiri sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14 Masehi, di masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Di masa lalu Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam naskah kuno Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian (1518 M) maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah diantaranya di daerah Rancah, Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten dan Pancer Pangawinan di Sukabumi.

Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat Sunda, Kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 sampai abad 12.

Pusaka atau senjata tradisional bagi masayarakat Jawa Barat itu, kemudian oleh masyarakat di Kota Bogor dijadikan sebagai lambang Kota Bogor dan untuk mengenangnya kini pusaka kujang juga diabadikan di sebuah tugu yang kini kita kenal dengan nama Tugu Kujang. Adapun ornamen berupa pusaka kujang yang berdiri kokoh di atas Tugu Kujang tersebut sebetulnya memiliki berat -+800 kg, dengan tinggi pusaka mencapai 7 m. Untuk mempercantik penampilan pusaka itu, juga dilapisi dengan bahan stainless steel, tembaga dan bahan kuningan.

Tugu Kujang tidak pernah kesepian, karena terletak pada persimpangan jalan yang padat. Tapi sayang terkadang terlalu kumuh dilihat karena banyaknya angkutan umum (angkot) yang ngetem disekitar lokasi tugu meskipun sudah sering dihalau petugas. Semoga Pemkot Bogor bisa lebih memperhatikan perawatan tugu ini yang merupakan kebanggaan dari warga Bogor.

Tapi sekarang pemda setempat malah memberikan izin kepada pengembang mendirikan hotel persis di seberangnya tugu kujang.dan yg gila lagi tinggi hotel itu melebihi tinggi tugu kujang tersebut,

Yakin ini ada yg salah dengan perizinan hotel tersebut,tapi semua malah diam para penjabat nya,apakah sudah dicekokin uang oleh pengembang atau bagaimana???hanya Allah yg tahu

mari masyarakat bogor kita lindungi sejarah yg ada di bogor jangan di acak2 oleh segelintir orang yg jelas2 bukan orang bogor dan sudah nyata menukarnya tempat kita yaitu bogor dengan uang oleh mereka

Read more »

Banyak Pejabat Dikendalikan Wanita Nakal

Mahfud MD terkenal blak-blakan dan apa adanya. Apa yang benar dia katakan benar, yang salah dikatakan salah. Mahfud tak kenal takut mengungkap untuk kebenaran.

Kali ini, Mahfud mengungkap adanya peran wanita nakal dalam sejumlah keputusan yang dilakukan pejabat di negeri ini. Tak heran, kalau pejabat itu kadang ragu-ragu atau batal mengambil keputusan, penyebabnya ada ancaman dari wanita simpanan.

"Anda harus tahu bahwa banyak sekali keputusan-keputusan pejabat di negeri ini yang dikendalikan oleh wanita-wanita nakal," terang Mahfud dalam wawancara dengan majalah detik, pekan lalu.

Mahfud tak sembarang bicara. Selain punya data, dia juga mendapat cerita dari seorang pengacara yang menuturkan bagaimana penegak hukum urung melakukan eksekusi atau penetapan tersangka pada seseorang.

"Lalu pengacara itu bilang ke saya, bapak tidak tahu sih katanya, itu disuruh oleh gundiknya. Jadi orang sudah kuat mau menjadikan seseorang sudah menjadi tersangka, tapi gundiknya itu telepon. Itu jangan diapa-apain, kalau nggak saya datangi. Wah nggak jadi, itu jangan ditangkap dulu," cerita Mahfud.

Mahfud juga mengaku banyak laporan masuk ke mejany. Bahkan ada sampai nomor mobil gundik pejabat tertentu. "Saya sudah punya beberapa nomor mobil bahwa ini gundiknya si ini. Laporan ini datang kepada saya. Karena saya penegak hukum, mungkin dia datang untuk mengurus. Padahal hakim konstitusi tidak mengurus begituan. Saya itu banyak laporan tentang pejabat A, B, C, D," ungkapnya. 

Read more »

Hatta Rajasa Tidak Ingin Ikut Konvensi Demokrat

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dengan tegas mengatakan tidak ada keinginannya untuk mengikuti konvensi yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yang notabene besannya sendiri Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Enggak-enggak, wong saya punya partai, tidak mungkin ikuti partai lain," tegas Hatta, Selasa (28/5/2013).

Namun Hatta tak menjelaskan lebih jauh kenapa tak mengikuti sistem perekrutan capres ala besannya tersebut. Memang sebelumnya PAN saat Rakernas beberapa tahun silam telah menujuk Hatta sebagai capres meski belum secara terbuka. Alasannya menunggu hasil Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Jika itu terjadi justru akan menghancurkan elektabilitas partai PAN sendiri dan akan ikut jeblok,seharus nya partai PAN dengan HATTA RAJASA itu punya pemikiran untuk memajukan partai nya bukan untuk ikut kedalam kubangan masalah

selamat pak Hatta dan sukses jika benar ingin memajukan partai sendiri harus berani merapatkan barisan yg di pimpinnya

Read more »

Farhat Abas TSK, Dicoret Bacaleg Demokrat

asatunews.com - Farhat Abbas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik. Farhat terancam gagal dicalonkan oleh Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacuamengatakan, sesuai dengan pakta integritas yang dimiliki oleh Demokrat, Farhat tidak bisa dicalonkan oleh partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) itu.

"Tadi malam juga otomatis dengan ketua harian kita bicarakan. Jalan keluarnya bahwa tidak ada persoalan menghambat ketika seseorang itu tersangka sesuai dengan pakta integritas yang ada, jadi Pak Farhat kalau nantinya sudah pada saatnya, tidak bisa diakomodir karena statusnya tersangka," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).

Max menuturkan, putusan tidak dicalonkan Farhat sebagai caleg hanya tinggal menunggu waktu. Menjadi tersangka di kepolisian, kata dia, sudah menjadi bukti kuat bahwa Farhat tak bisa diakomodir partai.

"Tunggu saja proses itu berjalan, kita juga bukan motong kepala ayam langsung putus, sehingga ada yang menggantikan atau tempatnya diisi atau apa yang jelas dia sebagai tersangka sudah memiliki nilai validitas," imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, regulasi tertuang dalam pakta integritas yang telah disusun oleh Demokrat sudah tidak dapat diganggu-gugat.

"Pakta integritas tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diubah cuma gara-gara Farhat. Semua sudah menandatangani itu dan setuju ikuti item-item yang ada," tandasnya.

Seperti diketahui, Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka terhadap pengacara, Farhat Abbasterkait dugaan menghina Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui media sosial, Twitter. 

Read more »

Sejarah Bogor Terkikis Bisnis

Para elite birokrat di lingkup Pemerintah Kota Bogor semestinya membaca dan mempelajari sejarah kebudayaan kotanya. Dengan kata lain, para pemangku kebijakan itu sudah sepatutnya mengetahui rangkaian perjalanan sejarah kota yang diamanatkan kepadanya.

“Dengan demikian mereka mengetahui dan memahami kearifan lokal, serta kandungan makna dari sejarah itu sendiri,” menanggapi tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang malah justru mengorbankan dan menghilangkan benda-benda cagar budaya dan identitas Kota Bogor di masa lalu.

budayawan dan sesepuh lainnya yang secara tegas tidak menyetujui pembangunan yang pesat dewasa ini, yang justru tidak memperhatikan dan mempedulikan lagi sejarah dan budaya. Salah satu yang disorot adalah dengan berdirinya proyek pembangunan Hotel Amarossa di Jalan Otista, Baranangsiang, Bogor Timur, yang telah “menelan” simbol dan kebanggaan masyarakat terlebih leluhur serta pendiri Buitenzorg.

“Untuk soal ini, budayawan harus berbicara dengan siapa lagi kalau bukan dengan Pemkot. Tapi sayang justru mereka malah terkesan tidak peduli ketika diajak berbicara mengenai sejarah dan budaya, sesepuh bukannya ingin dihargai. Tapi tolonglah pembangunan itu jangan sampai merusak dan menghilangkan identitas sejarah,

bahwa ketinggian bangunan Hotel Amarossa sudah jelas-jelas menyalahi aturan. Apalagi pada pelaksanaannya pun sudah teramat banyak permasalahan yang timbul, dan membuat pro-kontra di masyarakat. “Ketinggian hotel (Amarossa) itu harus dipapas. Gunung Salak tidak lagi kelihatan, Tugu Kujang juga hilang kalah sama hotel,” tegasnya.

Saat ini sudah sekitar 60 persen peninggalan sejarah dan budaya yang ada di Kota Bogor telah hilang dan berganti menjadi “hutan beton.” pemandangan kota saat ini tak lagi mempunyai nilai estetika dan terkesan membosankan dengan bangunan yang berbentuk kotak. “Kota Bogor ini dulunya sangat indah sekali. Suasana dan pemandangannya tiada duanya. Udaranya sejuk, asri. Tapi sekarang tidak lagi,

Lebih jauh filosofisnya bangsa Belanda pada jaman dahulu telah merancang Kota Bogor masa depan sebagai sebuah Kota Klasik. Pembangunan Kota Bogor diarahkan ke wilayah bagian timur, bukan seperti sekarang yang carut-marut tidak terkontrol.

“Sudah sangat jelas masterplan arah kebijakan pembangunannya. Dimana kawasan perniagaan, kawasan pemukiman, dan sebagainya. Maka dari itu, pejabat harus membaca dan mempelajari buku sejarah Kota Bogor. Semua hal tercantum di buku itu. Yang terlihat sekarang kan penguasa dikalahkan oleh pengusaha,”.

Melihat kondisi ini, budayawan maupun sejarawan sangat miris dengan banyak hilangnya (atau sengaja dihilangkan) beragam benda cagar budaya. Pada posisi ini, nilai sejarah dikalahkan oleh nafsu dan ketamakan pejabat. “Pajajaran ‘ngahiang’ dari percaturan sejarah, budaya, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan,” pungkasnya.

Read more »

Politik Adu Domba

DOMBA tak mau kalah populer dengan kambing hitam, saudara serumpunnya. Seperti halnya kambing hitam, domba juga tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana. Domba seakan ditemukan di sembarang tempat, dan selalu siap diadu, tinggal tanya saja, wani piro? Maka tak heran setiap hari kita menemukan praktik adu domba di tengah masyarakat. "Domba-domba" tersebut semakin hari semakin banyak dan semakin reaktif, juga semakin atraktif sebagai bahan "tontonan" aduan.

Politik adu domba dalam bahasa kampungnya disebut devide et impera. Maksudnya, istilah tersebut adalah bahasa kampungnya orang-orang Belanda, sang penjajah itu. Disebut Belanda sang penjajah, karena istilah tersebut selalu dikaitkan dengan politik adu domba yang dimainkan sang penjajah untuk memperluas daerah jajahannya. Bukan Belanda modern yang kita kenal sekarang. Belanda sebagai sebuah bangsa yang sekarang adalah sebuah bangsa yang sangat demokratis dan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan, juga sangat transparan dalam pengelolaan pemerintahannya. Mereka pasti malu membalik lembaran sejarah, bahwa dulu pada abad ke-17, di bawah bendera kompeni VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda di Batavia, orang-orang Belanda itu paling gemar memainkan politik adu domba.

Politik adu domba atau politik pecah belah sebenarnya adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. 

Dalam politik adu domba ini konflik sengaja diciptakan. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya aliansi yang bisa menentang kekuasaan, entah itu kekuasaan di pemerintahan, di partai, kelompok di masyarakat, dan sebagainya. Pihak-pihak atau orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan, dibantu atau dipromosikan, pada saat yang sama mereka yang tidak bersedia bekerjasama, dipinggirkan. Ketidakpercayaan terhadap pucuk pimpinan partai atau kelompoknya sengaja diciptakan agar partai atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidakpercayaan, bahkan permusuhan pun disemai. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Dan praktik itu menjadi sangat subur di tengah perang media yang bebas tak terkendali. 

Belanda penjajah itu misalnya, menggandeng beberapa pribumi untuk menjadi karyawan mereka, diberi kehidupan yang layak, tapi sadar atau tidak, mereka dikondisikan untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Raja di satu kerajaan diadu domba dengan raja lain yang pada akhirnya menimbulkan peperangan dan perpecahan.

Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah media yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi tontotan sehari-hari. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan. 

Kalau masyarakat kita suka diadu-adu, mudah terpancing isu, melalap mentah-mentah berbagai desas-desus sehingga tanpa pikir panjang langsung terlibat dalam konflik, maka kita sebenarnya masih hidup seperti di era VOC, atau kita tak lebih dari domba yang siap diadu kapan saja dimana saja. Mau-maunya.

Nah sekarang sudah mulai terkuak dan terlihat memang politik itu tidak bisa hilang dari jaman dulu sampai sekarang,seakan sudah menjadi budaya bangsa indonesia 

karena para pemimpin nya sekarang memakai cara politik adu domba,apalagi waktu pilkada dan menghadapi pemilu pilpres.......mau jadi domba karena terpengaruh oleh salah satu calon pemimpin mendatang ????

silahkan daftar aja langsung ke tempat2 yg sudah mulai di sediakan dari sekarang menjelang pemilu 

thanks mas bro dah mau membaca kita hanya bisa share untuk sekarang ini............Bravo 

Read more »

KPK Tak Mau Hadir di Rapat Century, Ada Apa?

ketidak tegasan dalam menjalankan hukum

Rapat Tim Pengawas kasus bailout bank Century, hari ini, gagal gara-gara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau hadir. Rapat akhirnya ditunda hingga tanggal 29 Mei 2013. Apa alasan KPK?

Dalam rapat itu, anggota timwas Century, Hendrawan Supratikno membacakan surat dari KPK yang mengatakan alasan ketidakhadirannya. Alasan pertama yang disampaikan KPK, adalah karena timwas Century hendak membahas tentang perkembangan kasus Century yang dinilai telah masuk ke pokok perkara yang tengah disidik.

"Dengan demikian agenda acara tersebut telah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK," demikian ditulis Ketua KPK, Abraham Samad, dalam surat yang kemudian dibacakan Hendrawan.

Selain itu, Abraham juga beralasan tak mau dipertemukan dengan pihak-pihak yang sedang disidik oleh KPK. "Bahwa untuk menjaga obyektivitas dalam menghindari conflict of interest dalam penanganan perkara bank Century,  tidak pada tempatnya mempertemukan penyidik dan pihak-pihak yang sudah dan yang akan dimintai keterangan oleh KPK," kata Abraham.

Alasan ketiga adalah untuk menjaga independensi KPK. Pimpinan KPK, demikian tertulis, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tipikor yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

"Sampai saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 35 orang dan penyidik masih terus mencari alat bukti guna penyelesaian tersebut," kata Abraham dalam surat itu.

Hari ini, memang timwas Century mengundang Pimpinan KPK dan penyidik yang menangani perkara pemberian FPJP bank Century dalam rapat dengar pendapat timwas dengan pejabat Bank Indonesia.

Tiga pejabat yang diundang itu, disebut menerima surat kuasa Gubernur BI yaitu Eddy Sulaiman Yusuf (Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter), Sugeng (Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter) dan Doddy Budi Waluyo (Kepala Biro Operasi Moneter).

Sementara, anggota Timwas Century, Gede Pasek Swardika, mengaku kecewa dengan KPK. Seharusnya, surat ini, disampaikan sebelum rapat digelar. Sehingga, tak mengganggu agenda timwas.

"Mestinya ke depan KPK komunikasikan dulu. Jangan terakhir baru kirim surat. Jadi bisa diatur waktunya. Itu kan urusan teknis," kata Pasek.

Read more »

Kasus Bank Century, Raden Pardede Bakal Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Raden Pardede terkait kasus skandal Bailout Bank Century. Raden akan diperiksa sebagai saksi.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (21/5/2013).

Ini merupakan pemeriksaan kedua, sebelumnya, Raden Pardede pernah menjalani pemeriksaan pada Januari 2010. Saat itu, dia mengaku diperiksa seputar dokumen Menteri Keuangan berkaitan dengan Bank Century.

Dalam proses penyidikan kasus century, KPK telah memeriksa mantan Menkeu Sri Mulyani sekaligus sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ketika. Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai Direktur Bank Dunia itu diperiksa KPK di Washington DC, AS.

KPK menyatakan pemeriksaan Sri Mulyani sangat memuaskan lantaran ditemukan bukti-bukti baru terkait hal itu. KPK telah menemukan beberapa kejanggalan dalam Kasus Bank Century ini. Salah satunya, terdapat dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Kemudian, KPK juga menemukan kejanggalan dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

kita lihat apakah kasus ini akan secepat penanganan nya seperti PKS atau malah menjadi tambah lambat,tergantung KPK nya karena selama ini terkesan tebang pilih menangani kasus kasus yg berhubungan langsung dan menyangkut dengan orang2 yg berlindung di bawah ketiak para pemimpin nya,

KPK sangat lambat sekali untuk penanganan kasus HAMBALANG ada apa ini,,,,,,,,,,,,,,,,???????????? 

dengan dalil blm cukup kuat bukti itu bohong belaka......!!!!!!!kebohongan publik sudah terjadi dalam kasus HAMBALANG,apakah tidak dengar KPK bahwa Nazarudin Menyebut dengan jelas kemana aliran dana itu masuknya,

kita selaku rakyat hanya meminta ketegasan KPK untuk bisa melaksanakan tugas dan Kewajiban nya di RULE dan SOP nya masing masing ,kita selalu menunggu ketegasan itu dan tidak ada nya tebang pilih atau pun pendingan masalah yg mungkin sudah berlarut larut,

Apakah ini politik agar proses nya lama dan masyarakat lupa akan kejadian itu??????

ingat semua penjabat pemerintah termasuk KPK itu bisa mendapatkan gaji dari aliran dana di rakyat indonesia,,,,,,,INGAT ITU...!!!!

http://d-boerblog.blogspot.com/2013/05/komisi-pemberantasan-korupsi-kpk.html

Read more »